2 Syarat Dari Bawaslu Untuk Pengawasan Penundaan Pilkada

Bandung (27/4)--- Bawaslu akan hadapi kerumitan mengawasi Pilkada 2020 di tengah pandemic Covid 19 yang belum pasti kapan berakhirnya. Hal itu disampaikan Abhan, Ketua Bawaslu RI dalam agenda DPP (Diskusi Pengawasan Pemilu) melalui media daring.

Abhan menjelaskan bahwa berdasarkan RDP terakhir, Pilkada diputuskan ditunda hingga 9 Desember 2020. Bawaslu siap mengawasi penundaan tersebut dengan 2 syarat, yakni Perpu harus keluar pada akhir April, dan manakala covid 19 berakhir pada akhir Mei 2020, perlu dikuatkan dengan Kepres 19/2020. Namun jika covid belum berhenti pada akhir Mei, maka kemungkinan Pilkada dimundurkan Kembali.

Abdullah, Ketua Bawaslu Jabar mengamini pernyataan tersebut. “Kalau pilkada 9 Desember 2020, tersisa 6 bulan. Maka bulan juni sudah mulai berjalan tahapan-tahapan Pilkada, mengaktifkan kembali pengawas adhoc,” turut Abdullah.

Ia menambahkan, idealnya Pilkada ditunda sampai September 2021 karena saat ini pandemic tidak bisa diprediksi kapan berakhir dan skema tahapan yang belum disiapkan. Terdapat 4 tahapan pokok yang ditunda akibat Pandemi, yakni tahap internal ada pelantikan ad-hoc dan PPDP, tahapan eksternal terkait tahapan verifikasi factual dan pemutakhiran data pemilih coklit.

Beberapa kerumitan yang akan timbul, diterangkan Abhan sebagai berikut. Pertama, terkait mutasi jabatan. Saat ini masih menggunakan UU Pilkada yang ada, yakni pelarangan mutasi jabatan 6 bulan sebelum penetapan Paslon 8 Januari-8 Juni, namun tahapannya sendiri sudah diundur.

Kedua, anggaran Bawaslu kab/kota untuk Pilkada sedang dibekukan, sedangkan anggaran Bawaslu RI dipotong 46%. Jika tahapan Pilkada sudah dimulai dengan anggaran yang ada, akan ada kerumitan alokasi anggaran untuk APD Panwascam, mengingat NPDH nya sangat variative, bahkan ada yang pas pasan.

Ketiga, akan ada potensi money politic yang tinggi dengan adanya bantuan kemanusiaan dari salah-satu Paslon karena kondisinya sedang susah, ditambah tingginya potensi abuse abuse of power bagi petahana.

Di tengah penundaan tahapan, Ketua Bawaslu RI dan Bawaslu Jabar sepakat untuk melakukan agenda lain secara maksimal.

Abdullah mengajak untuk memaksimalkan fungsi internal Bawaslu, baik capacity building secara daring maupun penguatan sinergi kelembagaan, dengan tetap melakukan kontrol kinerja. Secara eksternal, Bawaslu perlu menyiapkan energi untuk menyukseskan SKPP Daring di masing-masing kabupaten/ kota, serta melakukan diskusi melibatkan stake holder di kampus. Ketiga, melakukan aspek keterbukaan publik, melalui publikasi kinerja Bawaslu secara massif melalui website dan media sosial yang ada. (TAN)