8 Bapaslon Tutup Pendaftaran Pencalonan, Patuhi Protokol Kesehatan Masih Jadi Tantangan

Pendaftaran Pasangan Calon pada Pilkada 2020 di Jawa Barat. (Foto:Humas Bawaslu Jabar)

Bandung (7/9)—Tutup pendaftaran pasangan calon pada Pilkada 2020 di Jawa Barat, 8 Bapaslon di 5 kabupaten/ kota sambangi KPU lakukan pendaftaran.

Di Kab. Indramayu, terdapat 3 Bapaslon yang mendaftar. Pertama, Toto Sucartono - Deis Handika (perseorangan), kedua Daniel Muttaqien- Taufik  yang diusung Partai Golkar (22 kursi), dan Solihin- Ratnawati (diusung PKB,Demokrat,PKS, Hanura, 13 kursi).

Di Kab. Tasikmalaya, terdapat 2 Bapaslon yang mendaftar. Pertama, Cep Zamzam Zulfikar Nur-Fadil Karsoma dari independent, dan Iwan Saputra- Iip Miftahul Faoz (Koalisi partai Golkar, PKB, PAN , PKS dan NasDem dan jumlah koalisi kursi 18 kursi).

Sementara di Kota Depok, Kab. Karawang, dan Kab. Pangandaran masing-masing 1 Bapaslon. Di Depok, Mohammad Idris-Imam Budi Hartono diusung Partai Demokrat, PKS , PPP dengan jumlah 17 kursi. Di Pangandaran, Adang hadari-supratman diusung Partai Golkar dan PKB, dengan total 10 kursi. Di Karawang, Ahmad Zamakhsyari-Yusni Rinzani yang diusung PKB, Gerindra, Hanura dengan total 16 kursi.

Dengan demikian, hari terakhir pendaftaran Bapaslon, terdapat 8 Bapslon yang mendaftar sebagai calon Bupati dan wakil bupati/ walikota dan wakil walikota pada Pilkada serentak 2020. Berdasarkan hasil verifikasi KPU, syarat pencalonan dan syarat calon pada 8  Bapaslon di atas sepenuhnyan dinyatakan lengkap dan diterima. Jika ditambah dengan pendaftar 17 Bapaslon pada hari pertama dan kedua, maka seluruhnya terdapat 25 Bapaslon yang dinyatakan lengkap dan diterima sebagai pendaftar pada perhelatan Pilkada di 8 kabupaten/ kota di Jawa Barat.

Meskipun Bapaslon menggunakan protokol kesehatan, Bawaslu masih mencatat adanya mekanisme protokol Kesehatan yang tidak dipenuhi para pendukung yang melakukan arak-arakan dan terjadi di luar kantor KPU, yakni berkerumun dan tidak menjaga jarak dalam mengantarkan “jago”nya ke kantor KPU. Hal ini menjadi isu krusial yang berpotensi dalam penyebaran wabah Covid 19 dan berpotensi mengganggu jalannya tahapan Pilkada.

Bawaslu memastikan proses tahapan pencalonan harus  benar-benar sesuai dengan mekanisme yang berlaku, baik Undang Undang Pilkada, Peraturan KPU, maupun ketentuan Undang-Undang lainnya, baik UU 4/1984 tentang wabah penyakit menular, UU 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan Kesehatan, dan Keputusan Mendagri Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian Covid 19.

Proses pendaftaran yang diwarnai dengan arak-arakan dan kerumunan massa yang berpotensi menjadi sumber penularan covid-19 merupakan pelanggaran protokol kesehatan dan bisa dikenai hukuman sesuai pasal 93  UU No 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan pasal 14 UU No 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang memiliki sanksi pidananya.

Kerumunan massa ini juga diatur dalam KUHP pasal 218: “barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokkan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah”

Atas hasil pengawasan ini, Bawaslu telah secara proaktif  berkoordinasi dengan KPU dan Kepolisian  untuk memberikan himbauan untuk pembubaran kerumunan serta  secara ketat  mengantisipasi pelanggaran protokol kesehatan saat tahapan Pilkada serentak 2020 berlangsung. (IZ)