Awasi Verfak Calon Perseorangan, Bawaslu: Tetap Objektif, Perhatikan Aspek Medis

Bandung (20/3)--- Lakukan konsolidasi jelang pengawasan verifikasi faktual, Bawaslu Jawa Barat lakukan rapat bersama Bawaslu kabupaten/ kota via video conference. 5 kabupaten kota yang akan melakukan pengawasan verifikasi factual dukungan bakal calon perseorangan, yakni Bawaslu Kab. Cianjur, Kab. Karawang, Kab. Tasikmalaya, Kab. Indramayu, dan Kab. Kab. Pangandaran.   

Zaki Hilmi, Koordiv. Pengawasan menyampaikan bahwa pada verifikasi faktual, pengawas terutama PKD perlu memastikan agar verfak dilakukan secara objektif dan memastikan kualitas verfak per orang, petugas verfak bersifat netral karena tahapan ini memungkinkan adanya praktek money politik kepada pendukung atau petugas.

Ia pun menghimbau agar Bawaslu memastikan legal standing petugas vermin karena mereka memiliki kapasitas untuk memutuskan sebuah produk hukum berupa dukungan memenuhi syarat atau tidak. Proses pengawasan verifikasi faktual adalah penelitian kebenaran tidak menyatakan dukungan atau tidak memberikan dukungan.

Menurutnya, hal yang tidak kalah penting adalah adanya daily report dari PKD.”Hal yang penting diperhatikan, hasil kinerja PKD wajib dilaporkan setiap hari ke Panwascam. Panwascam juga melaporkan ke Bawaslu kabupaten kota. Bawaslu kab/ kota juga melaporkan ke Bawaslu Provinsi, bisa satu hari setelahnya,” tutur komisioner yang pernah menjabat Ketua KPU Kab. Bekasi tersebut.

Kaitan dengan teknis pengawasan Verfak di tengah sebaran Virus Covid 19, Yulianto, Koordiv Penyelesaian Sengketa, menyapaikan bahwa berdasarkan surat edaran KPU RI verifikasi faktual akan dilakukan dengan cara social distance, di antaranya membatasi kegiatan yang melibatkan masyarakat dan petugas dalam jumlah yang massif, selebihnya mengacu padas saran-sran pada sisi medis terkait wabah virus covid 19.

Karena itu, berdasarkan surat edaran Bawaslu RI, Yulianto menjelaskan Bawaslu membuat prioritas pengawasan berdasarkan hasil analisis pada wilayah-wilayah yang dipandang rawan, serta memberikan penekanan agar pada saat verfak agar memperhatikan aspek medis, misalnya menggunakan masker, hand sanitizer, dan menghindari kontak fisik.

Selain itu, mantan tim AS Bawaslu RI tersebut menjelaskan bahwa produk hukum verfak ini bisa menjadi objek sengketa dan pelanggaran jika jika proses yang dilanggar adalah prosedur secara administrasi, bahkan bisa juga menjadi temuan jika Bawaslu menemukan ada yang tidak sesuai prosedur administrasi.

Berkaitan dengan rekomendasi, ada setidaknya 3 hal yang bisa dilakukan sebagai penindakan. Pertama, pencegahan yang berupa saran perbaikan yang terlewat. Kedua, rekomendasi pelanggaran, misalnya dilakukan tidak benar proses/ hasilnya, intinya memperbaiki verfak tadi.

Adapun Wasikin Marzuki, Koordiv SDM mengingatkan sikap Bawaslu seandainya status darurat virus Corona ini diperpanjang sampai memasuki tahapan verifikasi factual. “Jika verfak tidak dilakukan karena imbas corona, ini perlu disikapi seperti apa juknisnya sehingga teman-teman ini selamat, jangan sampai di-DKPP-kan karena dipandang tidak melakukan pengawasan,” tutup pria yang akrab disapa Abah tersebut. (IZ)