Bandung-- Dengan luas wilayah dan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, jawa barat membutuhkan pemantau pemilu yang banyak.
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Ratna Dewi Pettalolo mengatakan dengan jumah pemilih mencapai 33 juta, Jawa Barat seharusnya mempunyai jaringan lembaga pemantau pemilu independen yang banyak.
Namun, saat ini hanya terdapat tiga pemantau pemilu yang telah terakreditasi, itupun satu diantaranya bukan berskala provinsi, melainkan berskala Kabupaten.
"Hanya dua lembaga pemantau pemilu yang ada di Tingkat Jawa Barat, dan satu di Kabupaten Kuningan," tutur Ratna saat sosialisasi akreditasi pemantau pemilu di ballroom Hotel Ibis, Bandung, Minggu (10/3/2019).
Idealnya jumlah lembaga pemantau di Jawa Barat adalah 54 lembaga dengan asumsi satu kota/kabupaten terdapat dua lembaga pemantau.
Ratna mengatakan keberadaan pemantau dengan jumlah ideal, cukup krusial bagi terelenggaranya pemilu yang jurdil (Jujur dan adil).
"Dengan minimnya pemantauan dalam pemilu, bisa memberi peluang kecurangan. Pemilu tanpa pengawasan sama artinya dengan membiarkan pemilu dengan kecurangan," tegasnya.
Terlebih berdasarkan survei beberapa lembaga, kesadaran masyarakat akan pelanggaran pemilu terutama politik uang masih tinggi, sehingga keberadaan lembaga pemantau bisa meminimalisasi masalah tersebut.
"Hasil beberapa survei, tingkat penerimaan masyarakat terhadap politik uang yang masih sangat tinggi dikarenakan kesadaran politik masyarakat masih belum terbangun," ujarnya.
Kendati demikian, pihaknya akan berupaya untuk melakukan pemantauan semaksimal mungkin, baik oleh Bawaslu secara kelembagaan, maupun kerjasama dengan lembaga pamantau yang telah terbentuk.