Bawaslu Harus Lihai Memainkan Pedang Keadilan

Karawang (21/7) -- Meski menegakan hukum Pemilu tidak semulus kulit artis-artis Korea, Bawaslu tak pernah berhenti bermimpi melahirkan Pemilu yang demokratis. Pada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, Bawaslu telah mendapati 22 dugaan pelanggaran. Berupa 21 temuan serta satu laporan dengan klasifikasi 2 pelanggaran administrasi, 2 pelanggaran kode etik, 16 merupakan pelanggaran hukum lainnya seperti netralitas ASN, 6 kasus dinyatakan bukan pelanggaran, dan sisanya masih diproses melalui Bawaslu Kabupaten Indramayu dan Pangandaran. Posisi ASN dalam Pilkada diatur Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017, namun abdi negara tersebut justru tidak ragu membuka diri pada praktik yang menguntungkan salahsatu pihak dalam kontestasi. Mereka cenderung tidak sadar keterlibatannya dalam panggung politik merupakan suatu pelanggaran, tidak jarang balik menuduh Bawaslu telah melakukan tindakan diluar kewenangannya.

Tak ingin jajarannya ragu melangkah, pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Pelanggaran Pilkada yang baru-baru ini dilaksanakan, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang merupakan Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum, Humas, Data & Informasi, Yusuf Kurnia menjelaskan. Meski ASN lebih terikat oleh Komisi ASN, tindakan yang mengutungkan atau merugikan salahsatu pihak mencederai kontestasi yang semestinya berjalan fair sehingga pengawas pemilu berhak mengambil tindakan. Diluar itu, ia mewanti-wanti agar Bawaslu mampu melakukan seleksi diri sehingga berada tepat pada situasi yang memang menjadi kewenangan. “Jangan sampai Bawaslu justeru disibukan oleh hal-hal yang tidak semestinya. Pada saat terjadi dugaan pelanggaran kode etik yang sampai pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), hal pertama yang menjadi penilaian majelis hakim adalah apakah tindakan yang dilaporkan merupakan kewenangan Bawaslu,” jelas Yusuf.

Kemudian ia juga meminta agar apa yang menjadi kewenangan Bawaslu dioptimalkan. Sebagai contoh, apabila rekomendasi Bawaslu tidak ditindaklanjuti oleh KPU bahkan sanksi administrasi pun tidak diindahkan, tindakan penanganan dinaikin pada level yang lebih tinggi. “Langkah penanganan dituntaskan sampai memperoleh hasil yang diperhitungkan publik,” ujar pria tirus tersebut. Sementara pada waktu bersamaan, Kordiv Penanganan Pelanggaran, Sutarno mengapresiasi kinerja jajarannya. Kendati demikian, ia menilai 6 kasus yang ditetapkan sebagai temuan namun berakhir sebagai bukan pelanggaran menjadi tamparan sendiri bagi dirinya untuk melatih jajarannya lebih lihai dalam memainkan pedang keadilan Dewi Themis. Dewi Yunani yang dipercaya sebagai utusan Tuhan yang penuh kebajikan dalam menegakan keadilan di muka bumi. “Jangan sampai pedang tersebut disalahgunakan apalagi sampai membunuh diri sendiri,” tegasnya. Pada Rakor itu, ia pun tak henti-hentinya menegaskan agar pengawas pemilu tidak hanya memiliki semangat menghukum seseorang tetapi juga mengoptimalkan kewenangan investigasi sebelum menetapkan suatu peristiwa sebagai temuan yang selanjutnya ditangani dengan bobot kajian konfrehensif dan berkualitas. “Sehingga output kewenangan Bawaslu bisa diperhitungkan oleh publik” ucap Kang Noe sapaan akrabnya. Sebagai informasi, seluruh pelanggaran hukum lainnya direkomendasikan Bawaslu pada Komisi ASN yang baru dua diantaranya ditindaklanjuti berupa sanksi hukuman disiplin sedang dan sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka. (SN)