Bawaslu Jabar dan Pemuda Katolik, Dukung Pengawasan Partisipatif

Dokumentasi Humas Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Tindak tanduk Bawaslu dalam merangkul gerakan-gerakan kolektif rupanya semakin tersebar  dan menjadi pembicaraan  umum baik di beberapa media ataupun masyarakat, maka berkaitan dengan hal tersebut, pada hari kamis, 11 Februari 2021,  Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerima audiensi Pengurus Daerah Pemuda Katolik Komisariat Daerah Jawa Barat.
Dalam kesempatan itu pula, Organisasi Pemuda Katolik, yang diwakili lima orang dari Pengurus Daerah Pemuda Katolik Komisariat Daerah Jawa Barat, memperkenalkan diri dan menyatakan eksistensinya.  kelima orang perwakilan Pemuda Katolik tersebut disambut langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Abdullah Dahlan didampingi oleh Kepala Bagian Divisi Humas, Hukum, Data dan Informasi, Angga N Nugraha serta Kepala Sub-Bagian Hubungan Antar Lembaga, Andhika Pratama.
Sebagaimana istilah tak kenal maka tak sayang, pertemuan tersebut menjadi kesempatan untuk saling mengenal dan membangun hubungan silaturahmi yang penuh kekeluargaan sehingga kedepan terjalin kemitraan diantara keduanya tidak  semata-mata hanya untuk menjaga kualitas demokrasi melainkan lebih dari pada itu. “Negara ini tidak hanya harus dibangun oleh aturan-aturan hukum, negara ini juga penting dibangun oleh hubungan antar warganya yang baik sehingga tercipta kehidupan yang aman dan damai,” ujar Abdullah.
Pria asal Bengkulu itu menegaskan bahwa keterwakilan berbagai lapisan masyarakat senantiasa menjadi perhatian Bawaslu untuk mempersempit ruang gerak kecurangan. Hal tersebut tentunya dilengkapi dengan pendidikan politik agar terbangun pengetahuan dan sikap masyarakat yang tidak brutal. Seperti Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) yang telah beberapa kali digelar, menyajikan materi relevan yang telah melalui proses uji dan disesuaikan dengan karakter peserta.
Ketua Pemuda Katolik, Edi Silaban mengaku mengapresiasi program tersebut, dimana itu sejalan dengan misi yang saat ini tengah dijalankan organisasinya yakni meningkatkan kapasitas kader baik dalam hal spiritualitas Katolik maupun konteks kebangsaan. Ia menegaskan bahwa Pemuda Katolik merupakan organisasi yang independen dan tidak teafiliasi oleh partai politik manapun. Sehingga kerjasama dengan Bawaslu fokus pada pemilihan calon pemimpin yang memiliki kompetensi.
Kepala Bagian Divisi Humas, Hukum, Data dan Informasi, Angga N Nugraha menyambut semangat Pemuda Katolik sebagai amunisi tambahan lembaga pengawas pemilu. “Bahwa pemilihan milik rakyat. Semakin banyak yang terlibat dalam melakukan pengawasan, semakin kecil pula kesempatan suatu pelanggaran,” ucap Angga. (She)