Bawaslu Jabar Gandeng RRI Bandung Perkuat Sinergitas Kelembagaan

(4/2) Bandung- Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengunjungi Kantor RRI Bandung dalam rangka melakukan silaturahmi strategis menjelang Pilkada 2020. Kedatangan Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat diterima dengan sambutan hangat dan kekeluargaan oleh jajaran Pimpinan RRI Bandung. 

Mirza Musa, Kepala RRI Bandung  mengatakan bahwa  RRI siap menjadi corong informasi bagi Bawaslu Jabar dalam menyampaikan program-program kerja dan informasi dari Bawaslu kepada masyarakat dalam rangka Pilkada 2020. 

"Kita tinggal menyatukan persepsi dan kerjasama yang lebih intens dengan Bawaslu Jabar,” tambah Mirza.

Pada kesempatan yang sama Abdullah Dahlan, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyampaikan bahwa  kedatangannya ke RRI dalam rangka memperkuat sinergitas kelembagaan antara Bawaslu dengan RRI. 

"Baik di Pilgub Jabar mapun Pilpres, pengawalan RRI sangat terasa dan kami pun merasakan betul, baik pada saat sosialisasi, kampanye, rekap, hingga penetapan. Menurut kami, ini hal yang sangat positif, media berfungsi dalam mengawal isu-isu kepemiluan dan pengawalan tahapan. Oleh karena itu, sinergi kelembagaan terus kami perkuat dalam mengawal proes pilkada serentak tahun 2020 di 8 Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Barat," papar Abdullah.

Dalam melakukan pengawasan melekat pada semua tahapan, dimulai pencegahan, pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa dalam pilkada 2020, Abdullah menyampaikan bahwa 
peran media seperti RRI yang menjangkau seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat sangat dibutuhkan untuk mempublikasikan dan edukasi tentang pilkada kepada masyarakat khususnya di 8 Kabupaten/Kota yang tahun ini melaksanakan pilkada. 

Karena itu, peran RRI dalam mengawasi kampanye media merupakan sinergi yang positif bagi Bawaslu Jabar dalam mengawasi tahapan kampanye di Pilkada 2020. 

Hal tersebut diperkuat oleh Zaki Hilmi, Koordinator Divisi Pengawasan, ”Kami sudah menemukan indikasi pelanggaran pada seleksi PPK di Pangandaran, yakni ditemukan 8 orang dari 8 kecamatan masuk kategori keterlibatan pada partai, bahkan menjadi pengurus partai."

Hal lainnya yang menjadi tantangan terbesar di Jawa Barat adalah maraknya informasi bohong dan hate speech. "Kita pun sedang menyusun indeks kerawanan pemilu 2020, mengacu pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2015. Hal yang lebih penting, kami mengingatkan publik bahwa Pikada bukan hanya kontestasi kekuasaan, tapi di dalamnya ada pendidikan politik dan penguatan nilai-nilai demokrasi," imbuh Zaki.

Pada kesempatan yang sama, Lolly Suhenty, Koordinator Divisi Humas Hubal menjelaskan lebih mendalam peran Bawaslu dalam pengawasan Pilkada. “Kami mempunyai tugas melakukan pencegahan sebanyak mungkin sehingga tidak terjadi pelanggaran. Kami pun mempunyai tugas mengawasi. Jika ada penyelenggara dan peserta pemilu yang bandel tidak menaati peraturan, maka akan kami lakukan penindakan. Begitu juga jika terjadi proses sengketa kepentingan peserta peserta pemilu dengan peserta atau peserta dengan KPU, maka kami melakukan proses penyelesaian sengketa."

Pada pemilu 2019, Bawaslu Jawa Barat berhasil melakukan penanganan pelanggaran sebanyak 942 kasus, 620 kasus hasil temuannya bawaslu, dan 322 laporan pubilk. Kita masih punya tugas untuk meningkatkan partisipasi pengawasan masyarakat. 

"Jika KPU menyatakan partisipasi meningkat, sesungguhnya itu hanya pada sisi peningkatan orang yang datang ke TPS. Namun, indikator demokrasi akan maju jika publik melakukan pengawasan. Ini adalah tugas masa depan, semakin masyarakat sadar pentingnya pengawasan, semakin orang akan bergerak melakukan pengawasan. Berkaca dari Pilkada 2015, kita menemukan kenyataan bahwa Indramayu, Cianjur, Sukabumi adalah daerah yang paling banyak pelanggaran, terutama berkaitan dengan politik uang, netralitas ASN, dan kampanye di luar jadwal," Tukas Lolly.

Karena peran RRI Bandung sangat membantu proses edukasi politik dengan jangkauan yang begitu luas, infrastruktur lengkap, dan variasi inovasi teknologi maka diharapkan sinergitas dalam memperkuat kelembagaan antara RRI Bandung dengan Bawaslu Provinsi Jawa Barat bisa menghasilkan Pilkada yang berkualitas dan berintegritas. (TAN)