Bawaslu Jabar Konferensi Pers Sampaikan 4 Temuan Patroli Pengawasan

Konferensi Pers Patroli Pengawasan Masa Tenang dan Pungut Hitung Pilkada 2020. (Foto:Humas Bawaslu Jabar)

Bandung (12/12)- Usai patroli pengawasan masa tenang dan hari H, Bawaslu Provinsi Jawa Barat gelar konferensi pers mengundang awak media(12/12). Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Abdullah sampaikan 4 temuan patroli pengawasan, yakni logistik, temuan di TPS, politik uang, dan pelanggaran protokol kesehatan.

Zaki Hilmi, koordinator divisi pengawasan, jabarkan 4 temuan di atas. Menurut Zaki, temuan logistik terjadi di 4 daerah yaitu Cianjur, Bandung, Depok, dan Sukabumi. Di antaranya, ditemukan form C hasil dan C hasil salinan yang tertukar antara Kab. Bandung dan Kab. Cianjur, keterlambatan pengiriman perlengkapan pemungutan suara, kerusakan dan kekurangan perlengkapan pemungutan suara, serta kotak suara tidak tersegel usai pencoblosan.

Pada temuan TPS, Zaki sampaikan 10 temuan yang berada di 7 daerah, selain Tasik. 1) ditemukan TPS rusak terkena angin kencang di di Pangandaran dan Sukabumi sehingga dipindahkan.  2) ada TPS yang dibuka di atas pukul 07.00 di 4 Depok, Bandung, Cianjur, dan  Karawang.

3) saksi menggunakan atribut pasangan calon. 4) warga menggunakan atribut pasangan calon. 5) ada warga yang telah dicoklit tapi tidak masuk DPTdi Kab. Bandung.

6) pemantau memasuki TPS di Kab. Indramayu, dihimbau PTPS untuk keluar dari TPS. 7) di Indramayu ditemukan pemilih yang mencoblos surat suara 4 kali sehingga dijadikan dugaan pelanggaran. 8) ditemukan pemilih di luar domisili di Indramayu. 9) perbedaan surat suara surat suara yang digunakan dengan perolehan suara keseluruhan di Indramayu dan Sukabumi. 10) ada antar TPS yang berjauhan dan hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki hingga 2 jam di Sukabumi

Temuan politik uang terjadi di 6 daerah, yakni ada pembagian sembako dan uang pada masa tenang dan dilaporkan masyarakat. Temuan pelanggaran protocol kesehatan, salah satunya di Kab. Karawang ada keluarga pasien yang ikut mencoblos sehingga pemungutan suara dihentikan sementara dan dilakukan penyemprotan disinfektan.

Selain Zaki, Sutarno, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, sampaikan progress penanganan pelanggaran di 8 kabupaten/ kota. Menurutnya, hingga berakhirnya masa kampanye pemilihan 2020 Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menyelesaikan 202 perkara; berasal dari 154 temuan dan 48 laporan.

Trend tertinggi adalah pelanggaran hukum lainnya terkait netralitas ASN dan netralitas aparatur desa, 66 administrasi pemilihan, 19 pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan; dan 9 tindak pidana pemilihan.

Pada masa tenang, Sutarno jelaska ada 19 laporan dugaan politik uang, terjadi di Kab. Bandung, Kab. Indramayu, Kab. Karawang, Kab. Cianjur, Kota Depok, dan Ka. Pangandaran.

Terkait pertanyaan penanganan politik uang dan dampaknya pada hasil pemiliha, Yulianto, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa menjawab tidak bisa dikaitkan dengan kandidat, karena perlu penelusuran apakah pelaku memiliki kolerasi secara langsung dengan kandidat, terjadi secara massif, melibatkanstruktur penyelenggara/ pemerintah, dan ada upaya terencana secara sistemik bahwa ada dorongan untuk proses politik transasksional. Jika berdiri sendiri, maka pelakunya hanya personal, jika termasuk terstruktur, massif, dan sistematis, maka kandidat akan didiskualifikasi. (IZ)