Bawaslu Jabar Sambangi Komisi I DPRD Jabar, Netralitas ASN jadi Tren Tertinggi  

Audiensi Bawaslu Provinsi Jawa Barat ke DPRD Provinsi Jawa Barat. (Foo: Humas Bawaslu Jabar)

Bandung (3/11)---Bawaslu Provinsi Jawa Barat kunjungi kantor DPRD Povinsi Jawa Barat bahas sejumlah isu strategis, Senin (2/11). Kunjungan ini diterima sekretaris Komisi I, Sadar Muslihat beserta anggota.
 
Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Abdullah, beserta anggota memaparkan sejumlah isu strategis dan sharing kendala di lapangan. 

Isu paling banyak disoroti adalah netralitas ASN. Zaki Hilmi, Koordiv Pengawasan sampaikan pelanggaran netralitas ASN merupakan tren paling tinggi, irisan ASN di Pilkada bersentuhan langsung karena berkaitan dengan promosi mutasi. Wasikin Marzuki, Koordiv. SDM menambahkan bahwa ASN tidak netral terjadi karena sistemnya berpotensi untuk membuat ASN tidak netral.

Isu ini langsung direspon komisi I. Rafael Situmorang, mengharapkan netralitas ASN perlu adanya penjelasan dalam peraturannya. “Kalau semua dilakukan fair, tidak ada masalah. Yang bermasalah adalah tafsirannya, misalnya kepala daerah tidak boleh membuat kebijakan yang menguntungkan, bagaimana kejelasannya.” Hal ini pun dikeluhkan oleh Yossa Octora Santono.

Sidkon Djampi mendukung pengawasan netralitas ASN, namun pihaknya masih ada pihak lain yang dipertanyakan netralitasnya. “Selain ASN, apakah yang lainnya juga diawasi, termasuk TNI dan Polri? Anggota dewan apakah mempunyai hak imun?” tegasnya.

Abdullah menjawab bahwa selain menjaga kesehatan dan keselamatan, fokus Bawaslu adalahh isu netralitas bagi siapapun yang harus bersifat netral, yakni KPU, Bawaslu, Anggota Dewan, Kades, TNI, Polri.

Pada saat yang sama, Wasikin menjawab bahwa Bawaslu pernah melakukan penindakan Polisi di Cimahi dan Cirebon. “Di Cirebon kita melakukan penindakan Kapolres Cirebon karena ada kasus yang mandek. saya menghadap ke Polda hingga ke Kompolnas, jumpa pers, dan akhirnya Kapolresnya dimutasi.” 

Selain netralitas ASN, isu saksi menjadi sorotan DPRD. “Mohon disampaikan kepada pimpinan di Bawaslu RI terkait keluhan kami terkait saksi. Saksi itu karena ada ketidakpercayaan terhadap penyelenggara. Saya percaya pengetahuan bapa bapa, tapi di bawah semakin lemah. Makin ke bawah, rekrutmennya mulai ada miss, mulai “masuk angin”.  Papar Sekretaris Komisi I. 

Mengakiri diskusi, komisi I berpesan agar Bawaslu mengawasi KPU terkait kebijakan penetapan jangan sampai hasilnya batal demi hukum, juga meminimalisir ketidakpercayaan pada proses Pemilu. (IZ)