Bawaslu Jawa Barat Dorong Peran Mahasiswa/i Hadapi Tantangan Pemilu 2024

Dokumentasi Humas Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Selama ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ditempatkan sebagai satu-satunya lembaga yang berperan melakukan pengawasan dan penindakan sehubungan dengan menjaga kualitas Pemilu ataupun Pemilihan. Namun pada kenyataannya pelanggaran dan kecurangan masing banyak terjadi, mulai dari politik uang (Money poitics), netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), politisasi birokrasi, penggunaan program atau fasilitas pemerintah oleh incumbent hingga perubahan hasil dan/atau berita acara perolehan suara. Pertanyaannya, kenapa ?
Baru-baru ini (21/12), Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang membawahi Divisi Hukum, Data dan Informasi, Yusuf Kurnia memberikan Kuliah Regulasi Pemilu pada mahasiswa/i Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB). Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah agar mereka para mahasiwa/i atau civitas kampus untuk ikut memantau pelaksanaan dan memastikan Pemilu atau Pemilihan berlangsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Semakin banyak yang berperan, semakin mendukung terciptanya ketaatan peserta terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan peran-peran lainnya” jelas Yusuf.
Bukan hanya memantau tahapan pelaksanaan, mahasiswa/i harus berani ikut mencegah pelanggaran sesuai peran sosialnya di lingkungan masing-masing. “Misalnya sebagai teman saling mengingatkan saat kumpul bersama, justeru terjadi dugaan pelanggaran. Bisa juga melakukan langkah yang lebih berani yakni menyampaikan informasi atau melaporkannya kepada Bawaslu” terangnya. 
Mantan pimpinan Bawaslu Kota Bandung itu juga menjelaskan lebih detail sejumlah tantangan pada Pemilu 2024 mendatang yang tidak jauh berbeda dengan perhelatan-perhelatan demokrasi sebelumnya. Tantangan dalam hal pengawasan, perlu adanya penyederhanaan surat suara dan peningkatan kemampuan penggunaan sistem informasi “Kita harus bergerak kearah digital sebagaimana tuntutan perkembangan zaman” tutur Yusuf.
Kemudian tantangan penegakan hukum, perlu harmonisasi regulasi antara UU Pemilu dan UU Pemilihan. Hingga tantangan SDM internal dimana akan ada pergantian Anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di tengah tahapan Pemilu 2024. Maka perlu disiapkan pengawas pemilu adhoc mulai dari tingkat kecamatan hingga desa/kelurahan berpengalaman kerja pengawasan dalam satu proses yang cepat. “Ini menyangkut pelayanan, profesionalitas, dan tertib administrasi dalam penanganan pelanggaran serta penyelesaian sengketa” ujarnya.
Tentu harapannya, tantangan-tantangan tersebut dapat terminimalisir pasca kegiatan safari Kuliah Regulasi Pemilu ini dilakukan. “Bangkitkan jiwa-jiwa mahasiswa sebagai garda kuat melahirkan sejarah dan pemimpin-pemimpin negeri” tegas Yusuf. (She)