Bawaslu Kota Bekasi Berikan Jawaban Dalam Sidang DKPP

(13/03) Jakarta - Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 22-PKE-DKPP/II/2020 di Ruang Sidang DKPP, Gedung Treasury Learning Center (TLC) Jakarta, Jum'at (13/3/2020) pukul 09.00 WIB. Yang hadir dalam persidangan:
Pengadu: 
1. Rahmat Hidayat
2. Andi Agung Prabowo

Teradu: 
1. Ali Mahyail
2. Muhammad Iqbal Alam Islami
3. Choirunnissa
4. Novita Ulya Hastuti
(Anggota Bawaslu Kota Bekasi)

Pihak terkait: 
1. Nurul Sumarheni
2. Pedro Purnama
3. Yunita Utami
(Ketua dan Anggota KPU Kota Bekasi)

Majelis: 
1. Hasyim Asy'ari (Ketua Majelis)
2. Reza Alwan (TPD Unsur KPU Jabar)
4. Wirdyaningsih (TPD Tokoh Masyarakat)

Pokok aduan: 
Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Bekasi yang diduga menerbitkan rekomendasi nomor: 063/K.Bawaslu.JB.21/PM.00.02/V/2019 yang tidak sesuai perundang-undangan yang berlaku.
 

Pengadu mendalilkan jika surat rekomendasi nomor 063/k.Bawaslu.JB.21 PM.00.02/IV/2019 oleh para Teradu tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Rekomendasi ditujukan kepada KPU Kota Bekasi untuk menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) DPC Partai Gerindra Kota Bekasi di tengah dualisme kepemimpinan partai tersebut.

Dalam persidangan terungkap sejumlah fakta di balik keluarnya surat rekomendasi nomor 063, antara lain tercantum nama Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Tommy Suswanto namun ditandatangani oleh Koordinator Divisi Pengawasan, Ali Mahyail. Kemudian surat rekomendasi dikeluarkan tidak melalui mekanisme pleno dan tidak diketahui tiga anggota lainnya.
“Saya yang merumuskan surat rekomendasi tersebut. Saya sampaikan ke Ketua Bawaslu Kota Bekasi dan dijawab ‘terserah karena bapak yang mengawasi masalah ini sejak lama’,” ungkap Ali Mahyail

Ali juga mengakui telah lalai dengan tidak memberitahukan surat rekomendasi tersebut kepada tiga Anggota Bawaslu lainnya. “Itu mungkin kelalaian saya yang beranggapan karena sering berkomunikasi dengan dengan Ketua kemudian menganggap anggota lain menyetujui,” ujar Ali.

Surat rekomendasi nomor 063 yang dikeluarkan Bawaslu Kota Bekasi dikeluarkan di tengah dualisme DPC Partai Gerindra Kota Bekasi antara kubu Ibnu Hajar Tanjung dan kubu Raden Eko Setyo Pramono yang sebelumnya diakomodir oleh KPU Kota Bekasi.

Ketua Majelis, Hasyim Asy’ari Ph.D mencecar Pengadu terkait motif melaporkan Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Bekasi ke DKPP. Majelis juga memeriksa identitas Pengadu yang berstatus sebagai mahasiwa,

“Apa kepentingan anda melaporkan Teradu (Bawaslu Kota Bekasi) ke DKPP? Apakah anda pengurus partai politik,” tanya Majelis.

Rahmat Hidayat yang bertindak sebagai Pengadu menegaskan dirinya bukan pengurus partai politik atau mewakili salah satu kubu dalam dualisme DPC Partai Gerindra Kota Bekasi.

“Bukan (anggota atau pengurus partai politik, red.). Saya warga Bekasi yang menginginkan pemilu itu berjalan dengan jujur. Termasuk soal ini, karena telah diputus DKPP sebelumnya yang hanya menjatuhkan sanksi kepada KPU Kota Bekasi,” tegas Rahmat.

Diketahui, dalam sidang pemeriksaan perkara nomor 22-PKE-DKPP/II/2020 bertindak sebagai Anggota Majelis Reza Alvan Sovnidar (TPD unsur KPU Jawa Barat) dan Wirdyaningsih (TPD unsur tokoh masyarakat).