Bawaslu Provinsi Jawa Barat Rapatkan Barisan Akar Rumput

Bandung (3/3)--- Bawaslu Provinsi Jabar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pembentukan Panwas Kelurahan/Desa (PKD) untuk merapatkan barisan akar rumput hadapi Pilkada. Kegiatan itu dilaksanakan di kantor Bawaslu Jabar bersama delapan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada.

Bawaslu menyadari betul bahwa Panwas Kelurahan/Desa (PKD) merupakan ujung tombak dalam menjalankan peran pengawasan sehingga rekrutmennya tidak bisa "main-main". Karenanya, Rakor ini bertujuan untuk memastikan segala proses perekrutan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku hingga menghasilkan barisan akar rumput terbaik yang menunjang penuh kinerja Bawaslu Jawa Barat dalam mengawal Pilkada Tahun 2020.

Pada forum tersebut Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Abdullah, mewanti-wanti jajarannya pada tingkat Kabupaten/Kota untuk selalu mengedepankan profesionalitas dan rutin menyisir rekam jejak para pendaftar. Contohnya, apakah sebelumnya pernah menjadi penyelenggara yang tersangkut masalah atau bahkan pernah terdaftar sebagai anggota partai politik. Menurutnya, hal ini berkaca pada proses perekrutan pengawas tingkat Kecamatan yang di beberapa daerah berujung polemik hingga meja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Proses perekrutan PKD secara prosedural harus benar. Jangan sampai menjadi peluang untuk dipersoalkan pihak lain karena ada proses yang unprosedural. Jangan memaksakan PKD yang tidak memenuhi syarat, bahkan segala catatan terkait pendaftar harus diperhatikan. Misalnya pernah menjadi penyelenggara yang bermasalah ataupun menjadi anggota partai politik”, tegasnya.

Ia juga mengatakan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota tidak perlu khawatir sebab tidak akan menjalani tahapan tersebut sendirian. Sebagaimana peran supervisi, seluruh personil Bawaslu Provinsi Jawa Barat akan turun langsung ke lapangan guna memastikan kesiapan Kabupaten/Kota dalam melakukan perekrutan mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga pasca perekrutan. Sehingga, dapat turut membantu menyelesaikan segala kendala Kabupaten/Kota dengan cepat dan tepat. “Seluruh Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat akan turun untuk memastikan support sistem yang mendukung kinerja kita. Kemudian untuk mengetahui apakah ada wilayah dengan kendala khusus sehingga membutuhkan kebijakan tertentu,” ucap Bang Dul, sapaan akrabnya.

Pada kesempatan yang sama, anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat sekaligus Koordinator Divisi SDM, Wasikin Marzuki, memerintahkan agar Kabupaten/Kota memetakan potensi masalah dalam perekrutan PKD untuk dapat diantisipasi sejak dini. Kemudian, menekankan keterpenuhan syarat calon PKD baik secara umur, alamat, syarat pendidikan, dan keanggotaan partai politik. “Kabupaten/Kota dan Panwascam harus bisa memetakan dan mengantisipasi sejak awal, mana saja yang berpotensi menimbulkan masalah, ucap pria yang kerap dipanggil Abah itu.

Tidak jauh berbeda Koordinator Divisi Sengketa, Yulianto juga berulang kali mengingatkan agar Kabupaten/Kota apik dalam mengelola kelengkapan dokumen administrasi perekrutan PKD untuk menjadi alat bantu menjawab atau bahkan pagar dalam mengantisipasi persoalan hukum di kemudian hari. “Bila perlu dokumen tersebut digandakan. Jangan sampai perekrutan PKD berujung pada persoalan yang menguras energi,” ujar Yuli.

Dalam hal ini Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran, Sutarno menilai penting halnya agar Kabupaten/Kota aktif berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Provinsi. Sementara itu Koordinator Divisi Hukum, Yusuf Kurnia berharap agar seluruh PKD Provinsi Jawa Barat memiliki kepribadian kuat dan berani mengkritisi. “PKD yang direkrut kali ini harus orang-orang kuat dan kritis, sehingga apabila PPK bekerja diluar koridor berani mengkritisi,” harapnya. (SN)