Garut (3/11)---Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Abdullah beberkan skema besar pengawasan partisipatif secara nasional pada pembukaan SKPP di Garut (3/11). Menurutnya, skema ini dibuat sebagai respon atas banyaknya catatan kritis Pemilu.
“Pemilu kita sudah “ajeg”, tapi memiliki banyak catatan kritis. Pemilu menjadi arena konsolidasi kekuatan modal, kekuatan partai politik, kekuatan birokrasi,” imbuhnya.
Ia pun menegaskan bahwa di tengah konsolidasi kelompok kepentingan, konsolidasi gerakan kaum muda harus menjadi gerakan untuk membangun Indonesia lebih baik, dan SKPP adalah salah satu turunannya.
Visi besarnya, Bawaslu memiliki gerakan pengawasan partisipatif: memahami isu kepemiluan, dan menjadi insisiator gerakan pengawas partisipatif. Secara strategis, pelaksanaannya akan dilakukan secara berjenjang, level dasar ada di Bawaslu kabupaten/ kota, level menengah di Bawaslu provinsi, level lanjut di Bawaslu RI.
“Kita berharap SKPP bisa melahirkan kader yang berani menjadi trigger, inisiator, dan mandiri,” terang Bang Dul, sapaan akrabnya.
Senada dengan Abdullah, Koordiv. Humas Hubal Bawaslu Provinsi Jawa Barat sekaligus kepala sekolah SKPP di Jawa Barat, menyampaikan kader yang dilatih harus mandiri dan berani.
“Seorang kader harus mandiri agar tidak disuapin, harus mandiri karena dirinya paling tahu prioritas di lingkungannya sendiri. Begitu pula seorang kader tidak akan melakukan penetrasi jaringan jika tidak dibekali keberanian. Mari mandiri melakukan pengawasan, mari berani melaporkan jika melakukan dugaan pelanggaran,” kata Lolly.
Pelaksaaan SKPP 2020 ini merupakan level kedua setelah para peserta SKPP daring. Pesertanya dipilih dari 3 kelulusan terbaik dengan predikat lulus memuaskan dan mengafirmasi keragaman gender, disabilitas, dan lintas iman.
Di SKPP Region Priangan ini, 9 daerah yang mengikuti terdiri dari Kab. Bandung, Kota Bandung, Kab. Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kab. Garut, Kab. Sumedang, Kab. Ciamis, Kota Banjar, dan Kab. Pangandaran.
Dalam desain tahapan Pilkada, SKPP region Priangan ini terdapat 3 daerah yang melaksanakan Pilkada, yakni Kab. Bandung, Kab. Tasik, Kab. Pangandaran, maka kader langsung diterjunkan mengawasi Pilkada.
Bagi daerah yang tidak Pilkada, Lolly menjelaskan bahwa SKPP ini menjadi diskusi dinamis, arena penddikan dan pelatihan untuk membangun simpul demokrasi. (IZ)