Catatan dan Evaluasi Persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, Bawaslu Fokuskan Penguatan Internal

Dokumentasi Humas Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat, Abdullah memaparkan seberapa jauh kesiapan menjelang 2024 pada kegiatan Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan TA 2021 serta Persiapan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di Aula Setya Permana, Kantor KPU Provinsi Jawa Barat (20/12). Bahwa Bawaslu Jawa Barat aktif melakukan penguatan internal SDM dan penataan kelembagaan. Hanya saja, struktur SDM Bawaslu yang belum sepenuhnya organik PNS Bawaslu menjadi suatu problem. Karena banyak mengandalkan perbantuan dari instansi lain yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali. “Problemnya kami seperti bergantung pada bantuan instansi lain, tidak pasti”, papar Abdullah.

Persoalan lain terkait struktur SDM berstatus Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) yang rencananya akan beralih status menjadi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK). Jumlah PPNPNS saat ini melampaui kebutuhan rekruitmen PPPK. Padahal PPNPNS ini merupakan aset kinerja kelembagaan yang telah melalui banyak pelatihan, bimbingan teknis dan pengalaman di lapangan. Maka, Bang Dul sapaan akrabnya, meminta kejelasan terkait persoalan tersebut pada Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) yang turut hadir dalam kegiatan tersebut.

“Jawa Barat adalah barometer. Apabila tidak mampu menyelesaikan persoalan di Jawa Barat, stabilitas nasional pasti akan terganggu” tegas Bang Dul.

Lain hal dengan persiapan di Jawa Barat, persiapan tingkat Bawaslu RI diungkapkan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bawaslu RI, Triyono justeru ada pada penetapkan regulasi yakni Peraturan Bawaslu (Perbawaslu). “Bawaslu siap mengintegrasikan aplikasi Pemilu dan Pilkada” terangnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat sendiri sebagaimana diungkapkan Rifqi Ali Mubarok selaku Ketua telah menetapkan 98.475 TPS pada pelaksaan Pemilu Serentak 2024 mendatang. Jumlah ini berdasarkan hasil analisis terhadap jumlah pemilih di Jawa Barat yang mencapai 33.036.982.

“Mengingat pandemi belum memberikan kejelasakan kapan akan berakhir maka nantinya setiap TPS hanya boleh diisi maksimal oleh 500 pemilih”, ungkap Rifqi.

Sedangkan dari segi anggaran, sebut saja untuk Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur se-Provinsi Jawa Barat, Rifqi mengungkapkan bahwa kemungkinan besar Pilkada Serentak 2024 akan memakan anggaran hingga Rp 1,2 triliun. Maka perlu disiapkan juga kesiapan anggaran, SDM pengelola, sarana dan prasarana yang menjawab tuntutan digitalisasi.

Sementara itu Dosen FISIP Universitas Padjadjaran, Ratnia Solihah menghimbau agar perhatian para penyelenggara juga ditaruh pada proses rekruitmen penyelenggara pemilu yang sifatnya adhoc agar tidak beririsan dengan tahapan. Perlu penataan yang lebih komprehensif. Komprehensif yang dimaksud tidak hanya terkait teknis penyelenggaraan, tapi juga prinsip dengan konsolidasi kelembagaan sampai isu-isu penting yang mungkin timbul. Sehingga menghasilkan kualitas penyelenggaraan dan output yang lebih baik dari penyelenggaraan sebelumnya.

“Pemilu 2019 maupun Pilkada 2020 merupakan sejarah namun sarat kompleksitas teknis. Jika penataan untuk 2024 sudah komprehensif, kita berharap pada pelaksanaannya tidak lagi terjebak pada permasalahan yang sama,” ucapnya.

Sebagai informasi, hadir pada kegiatan tersebut Bappenas untuk mengetahui secara mendalam dan secara langsung kendala-kendala ataupun persoalan yang terjadi pada pesta demokrasi sebelumnya. Agar kemudian dapat meningkatkan kualitas kerja bersama. Salahsatunya, terkait kepegawaian baik input maupun output. (She)