Catatan Pilkada di Ujung Jawa Barat

Dokumentasi Humas Bawaslu Jawa Barat

Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Lolly Suhenty dan Zaki Hilmi mengevaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pangandaran. Hal ini dimaksudkan sebagai pemetaan dan strategi atau langkah perbaikan untuk pelaksanaan pesta demokrasi berikutnya. Seperti diketahui, Pangandaran merupakan satu dari delapan wilayah penyelenggara Pilkada yang hasilnya disoal ke ranah Mahkamah Konstitusi (MK).

Selain itu, terdapat beberapa catatan penting lain. Misalnya, survei yang dilakukan oleh Citra Komunikasi Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Network Denny JA yakni baru 9,3 persen warga Pangandaran yang mengetahui akan pelaksanaan Pilkada, sisanya sebesar 78,7 persen warga tidak tahu, tidak menjawab dan salah menjawab kapan Pilkada dilaksanakan. Belum lagi Bawaslu Kabupaten Pangandaran juga sempat didemo oleh ratusan simpatisan salahsatu paslon yang menduga Bawaslu bertindak tidak netral karena banyak tindak kecurangan yang tidak ditindaklanjuti.

Kedua kasus tersebut menarik kita untuk kembali memperkuat peran dan fungsi kehumasan. Lolly Suhenty yang membawahi Divisi Humas kembali mengingatkan bahwa humas merupakan corong atau sumber informasi atas program atau kegiatan yang telah dilaksanakan untuk diketahui publik secara menyeluruh. Sehingga memegang peranan penting dalam menciptakan dan menjaga citra positif lembaga. “Humas dituntut kemampuannya dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman yang sangat cepat terutama perkembangan teknologi informasi dan komunikasi,” ucap Teh Lolly sapaannya.

Tenaga Ahli Bawaslu RI, Masykurudin Hafidz yang turut hadir pun mengungkap buku diarynya. Sedikitnya ada enam catatan evaluasi pelaksanaan Pilkada kemarin, beberapa diantaranya penerapan protokol kesehatan, penggunaan sistem informasi dan telekomunikasi, hingga kondisi alam. Mengingat, pemilihan kepala daerah kemarin dilaksanakan di penghujung tahun yang memiliki curah hujan tinggi. “Untuk Jawa Barat, wilayah yang paling terdampak faktor alam selain Pangandaran yaitu Kabupaten Cianjur dan Sukabumi. Misalnya, pada proses distribusi logistik,” ucap Cak Maskur.

Sementara catatan dalam hal penyelenggaraan, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Zaki Hilmi menilai penggunaan Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi) belum maksimal dalam mengumpulkan data hasil dari setiap TPS. “Perlu optimalisasi kemampuan dan kesiapan petugas lapangan supaya lebih siap sehingga proses rekapitulasi lebih cepat,” ujar Zaki.

Berbagai unsur seperti KPU, Kapolres, Danramil, Kapolsek, Camat, Pemantau Pilkada, serta perwakilan  Panwascam dan PTPS Pilkada 2020 turut hadir dalam kegiatan tersebut. (She)