DKPP Rehabilitasi Nama Baik Ketua & Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Dokumentasi Humas Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Bandung 1 Oktober 2020 – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melalui putusan Nomor: 150-PKE-DKPP/VI/2021 yang dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 pada pokoknya antara lain memutus menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya dan Merehabilitasi Nama Baik Para Teradu yakni Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Seperti diketahui putusan tersebut merupakan hasil pemeriksaan persidangan yang dilaksanakan oleh majelis sidang DKPP RI yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 10 September 2021 atas perkara yang diadukan Pengadu atas nama Puga Hilal Bayhaqie yang mendalilkan para Teradu diduga terlambat menerbitkan tindaklanjut penerusan putusan DKPP RI Nomor: 14-PKE-DKPP/I/2021 dan isi tindaklanjut putusan tidak sesuai dengan substansi persoalan yang harus diputuskan.

Dalam pertimbangan putusan point 4.3 pada pokoknya DKPP menilai  bahwa Para Teradu berdasarkan bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam persidangan, menilai tindakan para Teradu melaksanakan Putusan DKPP Nomor:14-PKE-DKPP/I/2021 tertanggal 31 Maret 2021 beralasan menurut hukum dan etika. Para Teradu telah menindaklanjuti putusan DKPP dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari melalui Surat Nomor: 066/HK.01.01/K.JB/04/2021 tanggal 6 April 2021 sesuai amar putusan. Kemudian, benar bahwa DKPP dalam amar putusannya tidak memerintahkan Bawaslu Kabupaten Karawang untuk mencabut SK Pemberhentian Pengadu selaku Anggota PKD Puseurjaya sehingga dalil Pengaduan Pengadu dimaksud tidak terbukti dan jawaban Para Teradu meyakinkan DKPP. Sehingga dalam kesimpulan putusan point 5.3 dinyatakan bahwa Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengucapkan terima kasih kepada DKPP RI yang telah memberikan keadilan dalam kasus ini. kendatipun tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, Para Teradu tentunya sebagaimana telah diingatkan oleh majelis DKPP akan menjadikan kasus ini sebagai pengalaman dan senantiasa meningkatkan profesionalitas dalam melaksankaan tugas dan fungsi untuk mengawal pelaksanaan demokrasi di Jawa Barat. (BAF)