Evaluasi Anggaran, Abdullah : "Satu Rupiah Uang Negara Wajib Hukumnya Kita Pertanggungjawabkan"

Dokumentasi Humas Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Munculnya pandemi Covid-19 memaksa sejumlah lembaga negara melakukan refocusing anggaran, tak terkecuali Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Kab/Kota se-Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 yang belum lama ini dilaksanakan, Kepala Sekretariat, Eliazar Barus menjelaskan bahwa sedikitnya 4x refocusing anggaran telah dilakukan. Hal ini menyusul kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dikeluarkan pemerintah pusat sejak Juli lalu.
"Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sudah memiliki target/bulan, dikarenakan PPKM seluruh kegiatan terkendala" ucapnya.
Alhasil, muncul beberapa pokok pembahasan. Misalnya, beban anggaran menjadi timpang. Teralokasikan terlalu kecil sementara di tempat lain terlalu besar. Ini penting untuk dijadikan masukan atau bahan evaluasi dalam penyusunan anggaran selanjutnya.
"Mungkin dalam rapat evaluasi ini, semua pihak juga dapat memberikan masukan lain," jelas Bang Eli, sapaan akrabnya.
Point tersebut disetujui oleh Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Lolly Suhenty. Proporsi anggaran antar bagian perlu dilihat kembali, apakah memang porsi anggaran tersebut sudah cukup menyokong pelaksanaan tugas fungsi Bawaslu sepenuhnya.
"Kita perlu lihat kembali, apakah pembagian porsi anggaran ini memang sudah benar-benar mensupport Bawaslu mencapai tujuannya", ujar Lolly.
Penting juga untuk melihat berbagai capaian anggaran sejak Januari. Apakah sudah memenuhi target yang ditetapkan atau belum.
Tidak hanya evaluasi, ia menilai kegiatan tersebut sebagai momentum yang menarik untuk mengemukakan gagasan kreatif untuk TA selanjutnya. Sehingga anggaran disusun berdasarkan program atau kegiatan yang bersifat bottom up, tidak hanya top down.
"Konteks ini tolong dimanfatkan dengan sebaik-baiknyaa untuk menyampaikan ide kreatif terbaik. Karena ini titik awal seluruh gagasan secara bottom up untuk bisa mendapatkan salurannya" tutur Lolly.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang langsung membawahi Divisi Organisasi, Abdullah Dahlan membuka beberapa catatannya berkaitan dengan teknis pengelolaan anggaran yang mana masih terdapat sejumlah problem. Misalnya, bagaimana para Koordinator Sekretariat (Korsek) Bawaslu Kab/Kota dan Stafnya dapat saling mensupport satu sama lain. Terlebih mayoritas para Korsek saat ini masih dalam posisi 'diperbantukan'. Bawaslu Kab/Kota yang sudah 3 tahun berdiri juga harus mulai mendeteksi masalah mereka sendiri dan memperbaikinya. Apalagi tantangan lembaga pengawas Pemilu kedepannya akan jauh lebih berat dengan Pemilu 2024.
"Problem tata kelola jika tidak kita rapihkan mulai dari sekarang bisa menjadi potensi merusak tata kelola kelembagaan kita kedepan. Beban teknis penyelenggaraan dan beban fungsional harus didukung oleh beban tata kelola sekretariat yang lebih kuat dalam design tata kelola program anggaran", katanya.
Kemudian lanjutnya, prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi penting. Khususnya untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah fraud apalagi koruptif. "Satu rupiah uang negara wajib hukumnya kita pertanggungjawabkan" tegas Bang Dul, sapaan akrab jajarannya.

Sedangkan anggaran yang berkenaan dengan tahun 2022 yang telah memasuki tahapan Pemilu 2024, perencanaannya untuk disiapkan. Seperti sejauh mana anggaran dapat mendukung proses pengawasan verifikasi parpol baik tingkat Provinsi maupun Kab/Kota, serta dukungan anggaran untuk proses rekruitmen jajaran adhoc tingkat kecamatan dengan masa kerja 15 bulan yang rencananya mulai direkrut pada November dan Desember.

“Semua perencanaan ini harus membaca proyeksi tahapan pemilu yang dimulai tahun depan. Dibarengi dengan pengelolaan anggaran yang displin aturan sebagai implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Langkah ini sebagai upaya kelembagaan Bawaslu yang terpercaya” tutup Abdullah. (She)