Evaluasi PHPU, Bawaslu Jabar Berikan Catatan Kritis

Bandung Barat (22/11)-- Bawaslu Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Hotel Gumilar pada 20-22 November 2020, diikuti Bawaslu Kabupaten/ Kota di Jawa Barat.

Yusup Kurnia, Kordiv. Hukumdatin Bawaslu Provinsi Jawa Barat menjelaskan bahwa pada permohonan sidang di MK, terdapat 22 dokumen pengajuan, 33 jenis pemilihan, dan 11 partai pemohon yang berasal dari Jawa Barat. Dari sejumlah permohonan tersebut, hanya satu permohonan yang dikabulkan MK yakni di Dapil 2 Cikarang Barat, DPRD  Kab. Bekasi karena ada kesalahan prosedur pada saat penghitungan suara.

Atas satu perkara yang dikabulkan, pihaknya mendorong agar Bawaslu men-support dan mem- back up proses penyandingan data antara C1 plano dengan C1 hologram sebagai amar putusan MK. Berkaitan dengan problem tidak lengkapnya C1 plano dan C1 hologram di KPU Kab. Bekasi, Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kab. Bekasi menyiapkan data sanding berbentuk C1  digital sehingga bisa mengawal PHPU hingga penetapan kursi di KPU.

"Yang menjadi problem C1 ada, C1 hologram ada. Tindak lanjut tidak ada perintah untuk dilaporkan lagi ke MK, tapi ada keanehan kenapa MK menerima permohonan kembali dan dilakukan pemeriksaan, bisa jadi MK berpegangan menggunakan ius curia novit," jawab Yusup atas dinamika yang terjadi.

Beberapa evaluasi PHPU dijelaskan H. Yusup sebagai berikut. Pertama, Bawaslu mengalami kesulitan tentang dokumen bukti karena keterangan yang dituangkan di MK adalah berbasis data bukan opini. Kedua, terdapat beberapa LHP yang belum siap digunakan. "Ada yang LHP baru dibuat, ada yang membuat dari berita acara KPU sehingga hal ini tidak relevan dengan kerja-kerja Bawaslu," terang komisioner yang pernah menjabat sebagai pemantau tersebut.

Di samping Yusup Kurnia, Abdullah, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat menjelaskan bahwa PHPU adalah refleksi dari proses yang telah dilakukan dalam semua tahap. "Bagaimana kita dapat melaksanakan proses dalam dokumentasi jika kita tidak melakukan penyusunan keterangan tertulis."

"Kita harus tahu apakah metode yang kita lakukan selama ini sudah efektif atau belum ? Apakah diperlukan metode dan teknis pengawasan serta fungsi Bawaslu, di mana menjadikan Bawaslu menjadi quasi peradilan pemilu," tambah Abdullah.

Menurut mantan anggota Badan Pekerja ICW tersebut, jika MK menyerahkan secara penuh kepada Bawaslu untuk menjadi peradilan pemilu maka Bawaslu harus dapat menata lembaga yang bisa memberikan trust public dan manfaat kepada publik.

Karena itu, sebagai respon atas catatan kritis PHPU di MK, Bawaslu Provinsi Jawa Barat langsung melakukan pelatihan legal opinion sebagai bagian feedback untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas Bawaslu, khususnya bagi Bawaslu kab/kota yang akan melaksanakan Pilkada 2020. Harapannya, pada saat Pilkada 2020, Bawaslu siap menuangkan hasil LHP yang relevan dan valid sesuai dengan kerja-kerja Bawaslu. (iz)