Gelar Rakor Kehumasan-Hukum Via Daring, Bawaslu: Sebaik Mungkin Berikan Pelayanan Kepada Publik

Rakor Kehumasan-Hukum via Daring

Bandung (26/3)---Perkuat keterbukaan informasi publik, Bawaslu Jawa Barat gelar rapat koordinasi kehumasan dan hukum bersama Bawaslu kabupaten/ kota Se-Jawa Barat via video conference. Rapat dipimpin oleh Koordiv Hukum, Yusup Kurnia dan Koordiv. Humas Hubal, Lolly Suhenty. Sebagai badan publik, pelayanan keterbukaan informasi publik yang diperkuat terdiri dari PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dan JDIH (Jaringan Data dan Informasi Hukum).

Lolly Suhenty menyampaikan bahwa sebagai lembaga publik, Bawaslu berkewajiban mengimplementasikan keterbukaan informasi publik. “Tugas ini merupakan esensi Bawaslu yang harus sebaik mungkin memberikan layanan informasi kepada publik. Pertama, negara ini milik rakyat dan kita pelayan rakyat. Kedua, keterbukaan pemilu merupakan jalan perubahan bagi pemilu yang lebih baik. Ketiga, Bawaslu harus lebih baik dari yang diawasi yang dibuktikan dengan infomasi hasil kinerja,” tegas Lolly.

Karena itu, wanita yang akrab dipanggil Teh Lolly tersebut menjelaskan ketika PPID dibentuk di kabupaten kota, segera berperan aktif membuat meja pelayanan, mengumumkan informasi tertentu, membuat daftar informasi kepada publik, dan membuat laporan layanan.

Secara strategis, pihaknya mendorong Bawaslu kabupaten/ kota untuk menguatkan PPID Bawaslu kabupaten/ kota pada 3 hal. Pertama, harus memiliki web PPID masing-masing yang sebelumnya masing menginduk ke web PPID Bawaslu provinsi. Kedua, menyusun strtuktur PPID. Ketiga,harus mampu menyiapkan respon cepat permohonan layanan publik.

Sementara Yusup Kurnia menjelaskan bahwa saat ini JDIH Bawaslu telah terintegrasi dengan JDIH Nasional. JDIH sendiri merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat, serta menjadi bagian dari peningkatan pelayanan kepada publik. Melalui JDIH, masyarakat bisa mengakses semua hal yang berkaitan dengan produk dan dokumentasi hukum Bawaslu, baik peraturan pusat, produk hukum, putusan, dan monografi.

Dalam meningkatkan pelayanan, Bawaslu mengembangkan JDIH 2.0 yang memiliki 10 keuanggulan. Misalnya, terintegrasi dengan Portal JDIHN, hanya memiliki satu web master, sistem validasi yang terverifikasi berjenjang, statistik produk hukumnya terukur dan jelas, informasi relasi produk hukum detail, fitur pencarian produk hukum mudah dan cepat, bisa digunaka di berbagai perangkat pintar, dan  keamanan (security system)-nya terjamin.

Sebagai bagian dari penguatan layanan informasi hukum, Yusup menekankan semua Bawaslu kabupaten/ kota yang telah diberikan akun JDIH untuk mengupload semua produk hukum Bawaslu, putusan baik administrasi, pidana, sengketa, mapun putusan hukum lainnya, serta monografi, baik jurnal dan karya ilmiah lain.

Di samping mendengarkan paparan pimpinan Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/ kota juga melakukan simulasi cara menampilkan informasi dan dokumentasi hukum pada portal JDIH sehingga prosesnya benar-benar akurat.

Dalam menutup rakor kehumasan dan hukum, Kordiv Humas Hubal mengingatkan untuk tetap menjaga kesehatan, melakukan sosial distancing dan physical distancing, dan tetap melakukan kerja-kerja produktif Bawaslu. “Tetap sehat, jaga jarak aman, dan tetap produktif,” pungkasnya. (IZ)