Hadapi Sidang PHP, Bawaslu Gelar Rapat Koordinasi

Rapat Persiapan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. (Foto: Humas Bawaslu Jabar)

Bandung (07/01) --Menghadapi gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP), Bawaslu Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Persiapan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020  pada Kamis, 7 Januari 2021.  Bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, seluruh Pimpinan hadir (baik luring maupun daring) bersama jajaran sekretariat. Terundang Bawaslu dari tiga  Kabupaten yaitu Bawaslu Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Pangandaran, hadir dengan personil lengkap (Komisioner, Kepala Sekretariat juga staf).

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat memberikan arahan dan membuka acara secara resmi. Dinyatakan bahwa posisi Bawaslu sebagai pemberi keterangan namun dengan cara yang berbeda dengan sidang Pemilu Tahun 2019, penyampaian keterangan diwakilkan oleh Bawaslu Provinsi. “Sedangkan pada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 ini, Bawaslu Kabupaten/Kota secara langsung tampil menyampaikan keterangan untuk menjelaskan atau menjawab pokok-pokok permohonan dengan didampingi Bawaslu RI. Oleh karena itu, keterangan yang akan disampaikan harus dirumuskan secara sistematis, akurat, konsisten antara narasi dan fakta yang menggambarkan secara utuh dan menjawab yang dipersoalkan dan tidak meluas kemana-mana.”ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat H.Yusup Kurnia menyampaikan dalam hal penyusunan keterangan tertulis, Bawaslu sudah terlatih dengan baik dalam hal catatan masa silam, konteks dan penyampaian. “Menyangkut substansi, pertemuan kali ini akan sama-sama dijadikan forum untuk mengidentifikasi pokok-pokok permohonan, karena ada dua macam permohonan yang bersifat general dan yang sangat spesifik mulai dari waktu dan tempat pokok permohonan. Seluruhnya harus dijawab dengan LHP dan penanganan pelanggaran secara spesifik.”pungkasnya.

Sengketa Pilkada Tahun 2020 akan disidangkan di MK mulai hari Selasa 26 Januari 2021. Pada tahapan awal, Mahkamah Konstitusi akan mengagendakan pemeriksaan pendahuluan terhadap berkas yang masuk dari pemohon dan termohon. Pada 26 Januari hingga 29 Januari, akan dilakukan pemeriksaan pendahuluan untuk mengecek kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta pengesahan alat bukti. Pada sidang pendahuluan itu, pihak terkait pun akan ditetapkan oleh majelis hakim. Setelah tahapan tersebut dilakukan, selanjutnya, pada tanggal 1 s.d. 11 Februari 2021 Mahkamah Konstitusi mengagendakan untuk melakukan sidang pemeriksaan dan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Lalu Sidang pengucapan putusan akan dilakukan pada tanggal 15 s.d. 16 Februari 2021 dan 19 s.d. 24 Februari 2021 disertai penyerahan salinan putusan kepada pemohon, KPU, pihak terkait, dan Bawaslu. Namun ditengah pandemi covid-19 untuk memasuki Gedung Mahkamah Konstitusi, pengunjung harus menunjukkan hasil tes swab antigen dengan hasil negatif, memakai masker, bersuhu tubuh tidak lebih dari 37,3 derajat Celsius serta hanya memiliki waktu audiensi selama maksimal 30 menit. (TAN)