Hasil Swab Positif, Gagal Ditetapkan Paslon

Rapat Koordinasi Divisi Hukum Terkait Regulasi Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. (Foto: Humas Bawaslu Jabar)

Indramayu (29/8)--Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Divisi Hukum Terkait Regulasi Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Acara yang berlangsung dengan memenuhi standar protokol kesehatan Covid-19 di Hotal Wiwi Perkasa 2 Kabupaten Indramayu ini dibuka secara resmi oleh Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar. 
Fritz menjelaskan permasalahan hukum yg berpotensi muncul dalam tahap pencalonan, yaitu penggunaan silon menjadi persoalan, status bakal Paslon dan Paslon yang terindikasi Covid-19, larangan bagi mantan nara pidana dimasukkan ke dalam PKPU dan penghitungan syarat setelah selesai menjalani pidana penjara. Lebih jauh beliau menjelaskan tentang regulasi tahapan pencalonan yang sesuai dengan  PKPU 1 Tahun 2020 bahwasanya setiap calon wajib menyerahkan hasil tes swab . “Jika pasangan calon dinyatakan positif jadwal pemeriksaan kesehatan ditunda. Tetapi setelah hasilnya negatif baru bisa ditetapkan calon. Dengan adanya persyaratan pendaftaran dengan protokol kesehatan selama pandemi ini, maka konsekuensinya kampanye akan berkurang. Bawaslu juga dihimbau melakukan pengawasan tetap mematuhi standar protokol Covid-19.”tukasnya.

Pada kesempatan yang sama Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Abdullah menjelaskan simulasi proses pemilihan pemungutan suara pemilihan dengan protokol covid-19. Bayangan untuk situasi pada hari pemungutan suara belum terlalu ideal untuk perspektif Bawaslu. “Mungkin nanti kami akan memberikan rekomendasi ke KPU mekanisme proses pada saat pemungutan suara. Mudah-mudahan kerja Bawaslu lebih profesional kedepannya.”pungkasnya.

Dalam rakor tersebut menhadirkan narasumber yaitu Dr. Dede Kania seorang akademisi dan Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, H.Undang Suryatna. 
Dr.Dede Kania memaparkan dinamika yang terjadi pada pemilihan 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Dimulai dari awal pendaftaran calon, tim kampanye yang tidak terdaftar, netralitas dan profesionalitas penyelenggara . Ibu Dekan sapaan akrabnya menjelaskan juga persoalan netralitas ASN yang seringkali menjadi potensi terbesar dalam pelanggaran Pilkada. Karena secara hukum yang tertuang dalam PKPU 1 Tahun 2020 bahwa bakal calon dari unsur ASN bisa mengajukan cuti dan setelah menjadi calon harus mengundurkan diri dari Instansinya. “Mekanisme pembatasan cuti untuk memenuhi persyaratan sebagai bakal calon bagi ASN. Di tahun -tahun yang lalu seringkali ijazah menjadi persoalan, diperhatikan tentang keabsahannya dan diakui atau tidak.” ungkapnya.

Senada dengan Dr. Dede Kania, H.Undang Suryatna memaparkan tentang persyaratan dalam proses pencalonan dan jadwal tahapan dalam pemilihan.  Bahwa ada 2 persyaratan dalam proses pencalonan yaitu:
1.Persyaratan syarat pencalonan. Jika perseorangan, jumlah dukungan minimal harus terpenuhi.  Jika dari partai politik maka jumlah kursi  harus terpenuhi.
2. Syarat calon yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Mengenai jadwal tahapan akan brejalan sesuai dengan ketetapan yang sudah ditetapkan. Perlu diingat juga bahwa persyaratan pencalonan harus  terpenuhi dahulu semua  persyaratannya sebelum ditetapkan sebagai calon, baik dari perseorangan maupun parpol. Bagi ASN  bersedia mengundurkan diri dengan tanda terima minimal 5 hari setelah penetapan calon harus ada surat keterangan resmi dari lembaga yang berwenang. Diterima KPU dalam waktu 30 hari sebelum pemungutan suara untuk memberikan SK Pemberhentian.”Pungkasnya. (TAN)