Ikuti Rapat Konsolidasi Program Kegiatan Pengawasan Bawaslu RI, Bawaslu Jabar: Usul Kerjasama Pengaw

Bandung (5/1)--- Bawaslu RI gelar rapat konsolidasi program kegiatan pengawasan tahun 2022, di antaranya dorong inovasi pengawasan jelang tahapan Pemilu. Kegiatan dilaksanakan secara daring, diikuti Bawaslu Provinsi Se-Indonesia. Ketua dan Anggota Bawaslu Jabar yang hadir terdiri dari Abdullah, Zaki Hilmi, Sutarno, Lolly Suhenty, dan Yusup Kurnia.

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jabar, Zaki Hilmi sampaikan arah kebijakan divisi pengawasan Bawaslu Jabar tahun 2022, termasuk usulan untuk kerjasama pengawasan cyber. 

“Terkait dengan kegiatan pengawasan, dalam kesempatan kali ini ada sebuah harapan atau request terhadap Bawaslu RI, karena salah satu program yang sedang kita rancang adalah terkait upaya kerja sama pengawasan cyber dan penguatan kapasitas digital dengan ITB,” katanya.

Saat ini, sedang dilakukan penjajakan dengan ITB dan akan segera dilakukan penandatanganan MoU. Inovasi ini ia sampaikan karena adanya keterbatasan patroli medsos yang hanya terhenti pada laman yang tidak bisa kita telusuri lebih lanjut. “Salah satu prioritas kami adalah terkait itu,” tegas pria yang kerap dipanggil Bang Zaki.

Ia pun mengusulkan penjajakan kerja sama melalui kegiatan yang bersifat sosialisasi dengan entrepenur. “Ada komunitas barista yang bisa dilibatkan kerja sama secara gratis, ada pula komunitas martabak santri, roti bakar, dan lainnya yang siap bekerja sama secara free. Pendekatannya kali ini lebih ditekankan secara dua arah dan berbasis pada entrepeneurship,” lanjut Zaki.

Sementara itu, ada 3 prioritas program tahun 2021 yang akan dilanjutkan di tahun 2022, yaitu aspek pencanangan, pelibatan, dan pemantapan. Dari segi pencanangan, yang sudah dirintis di tahun 2021 misalnya berkaitan dengan kampung pengawasan dan sosialisasi pengawasan di lingkungan akademis. Dari segi pelibatan, diantaranya kegiatan kampung pengawasan akan dilakukan serentak pada 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat.

Dari segi pemantapan, diantaranya akan dilakukan terkait anti politik uang, hoax, dan hate speech mengingat hal tersebut berpoteni besar terjadi termasuk di wilayah Jawa Barat. Pemantapan juga dilakukan terkait Pojok Pengawasan Pemilu, yang diharapkan dapat menjadi ruang publik terbuka terutama bagi kader SKPP.

Menutup pandangan umum, pihaknya menyampaikan, bagaimanapun kondisi yang ada, harus tetap sama semangatnya untuk tetap memaksimalkan program-program yang gratis namun tetap berkualitas. (IJ)