Isu Digitalisasi Pesta Demokrasi ditengah Ruang Diskusi

Dokumentasi Humas Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Ada yang menarik pada Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) yang baru-baru ini kembali dilaksanakan di Kabupaten Bandung (6-8/9). Salahsatu peserta membawa isu digitalisasi pesta demokrasi pada ruang diskusi. Ia Ghilman Hanif, kader asal Kabupaten Bogor. Merasa dirinya generasi milenial yang gaya hidupnya erat dengan segala kemajuan teknologi, ia mempertanyakan terkait kemungkinan digitalisasi sistem Pemilu termasuk kesiapan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu.

“Ketika pemilihan di Indonesia dihadapkan pada digitalisasi, apakah Bawaslu sudah siap dengan situasi digitalisasi dalam setiap perannya ?”, begitu ucapnya penuh rasa penasaran.

Penasaran kader yang akrab disapa Hanif itu langsung ditanggapi Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat sekaligus Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, Yulianto. Bahwa digitalisasi tersebut lebih dari "mungkin", melainkan telah didukung penuh oleh Bawaslu. Isu ini juga sudah menjadi pembahasan di berbagai leading sektor pemilu lainnya. Diawali dengan aplikasi e-voting dan e-rekap.

Sistem tersebut dirasa pas dengan kondisi wilayah negara Indonesia yang sangat luas, dipisah lautan dan samudera. Sehingga nantinya, tidak ada lagi petugas yang harus berjibaku dengan kerasnya alam karena distribusik logistik. Tantangannya juga bukan datang dari kesiapan para penyelenggara pemilu, melainkan peningkatan kualitas akses internet di sejumlah daerah. Sebut saja, Cianjur Selatan, Kabupaten Sukabumi, dan Pangandaran. “Karena menghadapi situasi apapun, Bawaslu harus bisa menjaga menjaga jalannya pemilu”, tegas Yulianto.

Jauh sebelum pada isu digitalisasi, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Lolly Suhenty menegaskkan bahwa berpartisipasi pada ruang demokrasi tidak harus langsung melangkah terlalu jauh. Semuanya dapat dimulai dari lingkungan pribadi, lalu golongan sekitar yang memerlukan sentuhan pengetahuan pemilu.

 “Rakyat adalah pemilik kedaulatan tertinggi. Jangan mati suri. Bergeraklah, mencetak Pemimpin di masa depan” ucapnya membangunkan semangat pada peserta.

Masih terkait teknologi digital, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang langsung membawahi program SKPP, Zaki Hilmi berharap dilaksanakannya SKPP dapat memperbaiki kualitas pelaksanaan demokrasi pada media sosial. Khusunya, menghargai pluralitas melindungi kaum minoritas.

“Tidak ada lagi caci maki antar calon ataupun antar pendukung di seluruh platform media sosial,” tegas Zaki.

Begitu juga di lingkungan terdekat. Seluruh sendi aktiofoitas yang tidak lepas dari demokrasi harus dihargai dan dilindungi.

Sebagai informasi, acara digelar dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Seperti praktik belajar dan games disesuaikan dengan social distancing serta wajib mengenakan masker. Bahkan sebelum mengikuti kegiatan, semua pihak terlebih dahulu di SWAB. Apabila ada yang terdeteksi positif, peserta langsung dipulangkan dengan dilakukan pergantian uang transport. (She)