Dalam program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) yang digelar di Kabupaten Garut (2-4/9), lagi-lagi Jawa Barat yang paling digandrungi animo masyarakat. Sebanyak 2.768 peserta, menyumbang 12 persen peserta tingkat nasional, setelah sebelumnya melahirkan hampir 3.000 kader. Ini menjadi kontribusi aktif Bawaslu saat libur pemilu. Semangatnya tak layu meski waktu pesta demokrasi masih tak tentu.
Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Abdullah Dahlan memaparkan bahwa program pendidikan dan pelatihan ini dirancang agar para kawula muda dapat berpartisipasi aktif dan positif dalam Pemilu yang digadang-gadang akan digelar pada 2024 mendatang.
"Program ini mengandung banyak pembelajaran khususnya untuk kepentingan di 2024 mendatang" papar Bang Dul, sapaannya.
Sebagaimana tingkat pendidikan pada umumnya, pembelajaran yang dimaksud dimulai dari hal yang paling mendasar kemudian dilanjut pada pengetahuan menengah hingga pengetahuan tingkat lanjut. Yakni berbagai macam materi kepemiluan, teknis atau strategi pengawasan, pelaporan dugaan pelanggaran, penyelesaian sengketa Pemilu, hingga tata kelola pemerintahan yang baik. Agar tidak hanya pada momentum pergantian kepemimpinan saja, akan tetapi mampu mengawal setiap langkah pemerintah agar senantiasa memberikan manfaat bagi rakyat.
Anggota Bawaslu RI yang membawahi Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL), Afifuddin yang hadir sekaligus membuka acara tersebut menekankan bahwa menjaga Pemilu yang baik bukan hanya sekedar aturan, melainkan tradisi para leluhur yang jauh lebih awal teramaktub dalam agama dan undang-undang.
"Apa yang kita lakukan ini adalah menjaga warisan baik yang diwariskan leluhur atau nenek moyang kita. Maka penting memanfaatkan waktu untuk mempelajari mana saja yang boleh dilakukan dan mana saja yang tidak", tegas pria yang kerap disapa Kyai Afif itu.
Ia juga menjelaskan bahwa sekolah singkat ini merupakan satu dari program prioritas nasional yang menopang visi misi Presiden. Maka tidak heran jika program ini dilakukan secara masif sedikitnya di 300 titik dan di dalam pelaksanaannya tidak hanya lembaga pengawas pemilu yang berperan, Kantor Kepresidenan dan Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) pun ikut terlibat.
"SKPP ini sejatinya untuk membumikan nilai-nilai kepemiluan dengan budi pekerti luhur di banyak kalangan terutama di kalangan milenial", ucap Afif.
Sebagai informasi, acara digelar dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Seperti praktik belajar dan games disesuaikan dengan social distancing serta wajib mengenakan masker. Bahkan sebelum mengikuti kegiatan, semua pihak terlebih dahulu di SWAB. Apabila ada yang terdeteksi positif, peserta langsung dipulangkan dengan dilakukan pergantian uang transport. (She)