Kunker Komisi II ke Bawaslu dan KPU Jabar, Soroti 5 Isu Penting Jelang Pemilu

Bandung (21/12)---Komisi II DPR RI lakukan Kunker ke kantor KPU Jabar, Kemarin (20/12). Tujuannya, mendengar catatan evaluasi, tantangan, dan persiapan  KPU-Bawaslu di Jawa Barat menghadapi Pemilu dan Pemilihan Serentak di Jawa Barat. Selain anggota Komisi II, turut hadir anggota Bawaslu RI M. Afifuddin dan Rahmat Bagja, serta mitra Komisi II, yakni KPU, Ombudsman, LAN, Kemendagri, Kemenpan RB, dan Kemensetneg.  Dari Jabar, hadir pimpinan Bawaslu dan KPU, serta ketua di masing-masing kabupaten/ kota.

Setidaknya ada 5 isu yang mendapat sorotan penting. Pertama, permasalahan data pemilih. Ketua Bawaslu Jabar sampaikan beberapa persoalan yang muncul seperti terbatasnya akses informasi dari Disdukcapil dan belum maksimalnya input data pemilih dari instansi induk.

Permasalahan ini diamini Komisi II, “Ini hajat nasional, dan dari dulu ini belum pernah selesai, ada misskoordinasi antara penyelenggara Pemilu dan Disdukcapil terkait validasi dan ketepatan data. Meskipun ada pemutakhiran DPB, selama datanya belum clear, akan menjadi persoalan” . Karena itu, komisi II jelaskan masalah ini akan ditindaklanjuti di senayan.

Kedua, adanya regulasi Kemenpan RB yang menarik PNS Pemda yang bekerja dalam institusi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk kembali ke lembaga asal, termasuk kepastian dukungan support staf non PNS yang akan ditiadakan sehingga mengganggu kerja di tengah tahapan.

Ketua Bawaslu dan KPU Jabar meminta  dukungan dari Komisi II dan Kemendagri agar PNS tidak ditarik pada saat tahapan Pemilu dan Pemilihan, termasuk juga kepastian dukungan staf, apakah bisa melalui P3K non PNS.

Ketiga, adanya seleksi anggota Bawaslu dan KPU di tengah tahapan. Secara teknis, seleksi baik di Bawaslu maupun KPU akan mengganggu tahapan. Begitu juga seleksi pengawas ad hoc di Pemilu dan Pemilihan apakah akan diperpanjang atau seleksi ulang karena mempunyai regulasi yang berbeda sehingga harus ada opsi yang lebih efektif.

keempat, digitalisasi Pemilu masih memiliki banyak tantangan. Ketua KPU Jabar, Rifki Ali Mubarok sampaikan baru ada 60% yang sinyalnya bagus dan masuk ke dalam desa digital, 40 % sisanya lemah bahkan ada yang tidak ada sinyal sama sekali sehingga Komisi II akan mendorong Kemenkominfo untuk menyelesaikan secara cepat.

Kelima, kesiapan penyelenggara jika jika Pemilu diadakan di Februari/ Mei. Ketua Bawaslu Jabar merespon, “Februari atau Mei, prinsipnya kami siap di situasi apapun.”

Beberapa kesiapan Bawaslu yang telah dilakukan saat ini, di antaranya sukses jalankan reformasi birokrasi sehingga mendapat predikat sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Zona Integritas (ZI), dan mencanangakan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Selain itu melakukan penataan sistem manajemen SDM, serta MoU dengan multi stakeholder. Begitu juga dalam pendidikan pengawas partisipatif, Bawaslu Jabar sejak 2019 telah melakukan proses SKPP dengan total sekitar 7000 kader.

Secara internal, pria yang kerap disapa Bang Dul itu sampaikan Bawaslu telah melakukan langkah diantaranya, penguatan koordinasi sentra Gakkumdu, peningkatan kapasitas di beberapa fungsi, pelatihan mediasi dan simulasi penyelesaian sengeketa.

Selain itu juga melakukan kajian dan analisa hukum, pelatihan investigasi dan penyelidikan dalam penanganan pelanggaran, pelatihan teknis fasilitasi bagi jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota, serta membangun dan melembagakan keterbukaan informasi di semua kelembagaan Bawaslu se Jawa Barat.

"Ini adalah bagian upaya kesiapan bawaslu dalam menyongsong pemilu 2024," ungkapnya. (IJ)