Masa Penundaan Tahapan, Bawaslu Tetap Optimalkan Kinerja Kelembagaan

(16/04) Bandung--  Dalam rangka menindaklanjuti hasil keputusan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, KPU dan Bawaslu tentang penundaan tahapan pilkada dan disepakati untuk  pungut hitung yang kemungkinan akan dilaksanakan pada 9 desember 2020, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Koordinasi dengan 8 Bawaslu Kabupaten/Kota yang tahun ini melaksanakan Pilkada. Rapat yang diselenggarakan via teleconference dan dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Jabar Abdullah. Beliau menyampaikan 4 poin penting terkait ini yaitu:
1.    Kesepakatan pelaksanaan tahapan pada 9 desember 2020 menunggu PERPU,
2.    Pengaktifan kembali jajaran pengawas adhoc Bawaslu di bulan mei 2020,
3.    Ketersediaan anggaran dari NPHD ketika tahapan di lanjutkan agar dipersiapkan dan berkordinasi dengan pemerintah daerahnya,dan
4.    Strategi dan kesiapan kelembagaan terutama dalam memastikan kesiapan jajaran pengawas adhoc, yaitu panwascam dan pengawas desa kelurahan agar disiapkan dengan baik dalam pilkada 2020.
Namun demikian dalam masa penundaan tahapan ini terjadi dinamika di 8 Kabupaten/Kota. Abdullah memastikan poin-poin penting tadi dengan jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam langkah-langkah pengambilan keputusan dan strategi pengawasan kedepan. Bawaslu Kabupaten/Kota segera berkoordinasi dengan Pemda setempat dan menyampaikan tembusan juga kepada Bawaslu Jabar terkait masalah-masalah yang terjadi agar bisa diselesaikan segera.  Sehingga ketika masa COVID-19 ini berakhir Bawaslu bisa langsung aktif dalam pengawasan Pilkada untuk mengawal kemurnian demokrasi. Beliau menyampaikan, “Penundaan tahapan ini jangan sampai mempengaruhi tugas dan fungsi pokok Bawaslu menjadi tidak maksimal dalam mengawal Pilkada 2020.” tambahnya.
Hal senada disampaikan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Eliazar Barus, beliau menyampaikan bahwa, “Ketersediaan anggaran di masing-masing Kabupaten/Kota tolong para Korsek mengawal agar ketika tahapan dimulai kita bisa langsung optimalkan pengawasan kita.”
Beliau juga memastikan kesehatan jajaran pengawas pemilu dan staf sekretariat Bawaslu di masa pandemi COVID-19. Korsek Bawaslu Kabupaten/Kota diminta  mendata banyaknya ODP dan PDP di jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota serta pemeriksaan kesehatan bagi yang sakit. (TAN)