Mewaspadai Sengketa Informasi, Begini Cara Bawaslu

Diskusi Awasi Yuk! dengan tema Waspada Sengketa Informasi. (Foto: Humas Bawaslu Jabar)

Bandung (23/07) - Berdasarkan klasifikasi Informasi publik tidak semua  bersifat umum atau termasuk informasi yang dikecualikan. Informasi yang dikecualikan menjadi ranah potensi sengketa dalam keterbukaan informasi publik. Diskusi Awasi Yuk! dengan tema Waspada Sengketa Informasi yang diselenggarakan pada Kamis, 23 Juli 2020. 

Sengketa informasi dapat diajukan oleh pemohon yang keberatan jika suatu permohonan informasi tidak dipenuhi oleh suatu badan publik. Saat ini di Bawaslu jenis informasi dibagi menjadi dua bagian yaitu informasi pemilihan dan non pemilihan. 
Ketua Bawaslu Provinsi Jawa barat Abdullah meyampaikan bahwa Bawaslu berkepentingan dengan dokumentasi yang akan dipilih melalui formulir A.KWK dan harus memiliki  dokumen verifikasi A.KWK. “Persoalannya saat ini akses informasi antara Bawaslu dan KPU tidak berjalan dengan baik. KPU menutup akses keterbukaan informasi. Pada PerKI No.1 Tahun 2019 bahwa kewajiban badan publik terkait keterbukaan informasi dan komitmen tiga badan publik penyelenggara pemilu sehingga ada norma terbatas. Walaupun ada informasi yang dikecualikan, tetapi untuk Bawaslu dimungkinkan karena sebagai pengawas penyelenggaraan pemilihan perlu diberikan akses.” Pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama Koordinator Divisi Hukum Datin Yusup Kurnia menjelaskan soal posisi Bawaslu dalam sengketa informasi. “Posisi bawaslu seiring hadirnya Undang-Undang KIP tentu potensial untuk menjadi termohon dalam sengketa informasi. Juga setelah permohonan informasi dan keberatan di internal Bawaslu. Kerja kita juga harus sesuai dengan Undang-Undang yang ada di perbawaslu maupun Undang-Undang KIP.”Pungkasnya.

Menjawab soal permohonan informasi yang tidak dipenuhi oleh suatu badan publik Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Dedi Dharmawan menyatakan bahwa setiap pemohon informasi publik harus dapat diperoleh dengan cepat, ringan, dan sederhana. Permohon informasi publik adalah WNI dan badan negara.
Apabila lembaga publik menggugat lembaga publik. Komisi Informasi akan mempertimbangkan permohonan tersebut.
Bawaslu sangat beralasan memperoleh informasi secara cepat dan tepat, sebab jika tidak didukung oleh data maka akan banyak persoalan dan putusan yang merugikan masyarakat di kemudian hari. “Saya tidak melihat perbedaan antara badan publik pemerintah dan badan pubik lainnya. Dalam hal-hal kasus administrasi, jika alasan salah satu pihak dirugikan. Saya sendiri tidak mengharapkan hal itu terjadi, sengketa informasi menyangkut pemilu akan ramai.Yang harus terbuka, semua data yang dikeluarkan oleh semua badan publik kecuali informasi yang dikecualikan/ rahasia berdasarkan uji konsekuensi yang dilakukan Bawaslu. Uji konsekuensi bisa digugat di KI. Itu adalah bagian dari hal rahasia bisa diajukan pemohon sebagai keberatan sehingga kami bisa menguji uji konsekuensi materi tersebut atau mungkin hasil uji konsekuensi tidak dibenarkan sehingga informasi tersebut harus dibuka.” Pungkasnya. 

Diskusi pamungkas serial PPID ini diharapkan agar segera ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penerapan keterbukaan informasi publik. Terakhir sesi diskudi ditutup oleh Koordinator Divisi Humas Hubal Lolly Suhenty. 
“Persoalan sengketa informasi merupakan kegelisahan Bawaslu yang saat ini berproses di Bawaslu RI. Di klausul akhir apabila di selesaikan musyawarah mufakat. Apabila tidak terpenuhi kami akan mengajukan ke sengketa dan mungkin ke DKPP. Ini serial terakhir di konteks PPID. Kedepannya akan ada serial awasi yuk yang berkaitan dengan kerja humas, hukum, data dan informasi di Bawaslu.” Pungkas Teh Lolly. (TAN)