Penyerahan SK Penetapan Paslon Penuhi Protokol Kesehatan

Bandung (23/9)---Bawaslu Provinsi Jawa Barat lakukan supervisi kepada Bawaslu kabupaten/ kota atas pengawasan tahapan penetapan pasangan calon (Paslon) di 8 daerah yang melaksanakan Pilkada di Jawa Barat, Rabu (23/9). Penetapan Paslon dilakukan atas 25 Bapaslon yang mendaftar dan telah diverifikasi KPU.

Pertama, Semua proses penyerahan hasil penetapan Paslon oleh KPU dilakukan melalui mekanisme protokol kesehatan. Di antaranya, pihak yang hadir hanya KPU, Bawaslu, LO Bapaslon, dan aparat keamanan dengan social distancing, menggunakan masker, dan fasilitas hand sanitizer. Adapun mekanisme pleno penetapannya dilakukan secara internal oleh KPU.

Dalam prosesnya tidak ada satu pun LO membawa pendukung sehingga tidak ada sama sekali kerumunan. Bagi pendukung/ Bapaslon bisa menyaksikan proses penyerahan hasil penetapannya dari jarak jauh, difasilitasi zoom meeting atau streaming melalui media sosial KPU.

Kedua,  dari 25 Bapaslon, semuanya ditetapkan sebagai Paslon sehingga berhak melaju ke tahap berikutnya. 3 daerah masing-masing terdapat 4 Paslon. Di Indramayu, Paslon yang ditetapkan ialah Nina Agustina-Lucky Hakim, Toto Sucartono-Deis Handika, M. Solihin-Ratnawati, dan Daniel Mutaqien S-Taufik Hidayat.

Di Tasikmalaya, Paslon yang ditetapkan adalah Ade Sugianto-Cecep Nurul Yakin, Azies Rismaya Mahpud-Haris Sanjaya, Cep zamzam Dzulfikar-Padil Kasoma, dan Iwan Saputra-Iip Miptahul Paoz. Begitu pula di Cianjur, 4 Paslon terdiri dari M Toha-Ade Sobari, Oting Zaenal Mutaqien-Wawan Setiawan, Herman suherman-TB Mulyana, dan Lepi Ali Firmansyah-Gilar Budi Raharja.

3 daerah yang memiliki 3 Paslon adalah Kab. Sukabumi, Kab. Karawang, dan Kab. Bandung. Paslon Di Kab. Sukabumi ialah Marwan-Iyos, Adjo-Iman, dan Abubakar-Sirojudin. Di Kab. Karawang terdiri dari Cellica Nurrachadiana-Aep Syaepuloh, Yesi Karya Lianti-Ahmad Adly Fayruz, Ahmad Zamakhsyari-Yusni Rianzani. Di Kab. Bandung, 3 Paslon yaitu  Dadang Suipriatna-Sahrul Gunawan, Yena Rohaniah-Atep, dan Kurnia Agustina-Usman Sayogi.

Sementara 2 daerah lain terdapat 2 Paslon yang ditetapkan. Di Depok, Paslon yang ditetapkan ialah Pradi Supriatna-Afifah Alia dan Mohammad Idris-Imam Budi Hartono. Sementara di Pangandaran, Jeje Wiradinata-Ujang Endin dan Adang Hadari-Supratman  menjadi Paslon yang ditetapkan KPU.

Prosesi pleno penetapan Paslon dilaksanakan secara tertutup oleh KPU, dilanjutkan dengan penyerahan hasil penetapan Paslon secara terbuka. Khusus Pangandaran, proses pleno penetapan Paslon awalnya ditetapkan secara tertutup, namun karena menjaga hubungan baik dengan Bawaslu, maka pleno penetapan dilaksanakaan dengan menghadirkan Bawaslu untuk melakukan pengawasan verifikasi berkas hingga penetapan.

Begitu pula di Kab. Tasikmalaya, pasca penyerahan salinan BA penetapan Paslon kepada LO Paslon dan Bawaslu, acara dilanjutkan dengan melakukan kunjungan kepada sekretariat pemenangan Paslon. Kunjungan dilakukan KPU, Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan, TNI, gugus tugas dan desk Pilkada. Tujuannya, memberikan penguatan untuk Paslon dan tim pemenangan untuk mematuhi aturan Pilkada, aturan protokol kesehatan, dan mencegah kerawanan Pemilu terjadi. Pasca penetapan Paslon, pada 24 September 2020 dilanjutkan tahapan pengundian nomor urut.

Zaki Hilmi, Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyampaikan bahwa sebelum penetapan Paslon, Bawaslu kabupaten/ kota telah melakukan upaya pencegahan kerawanan Covid 19 dengan cara melayangkan surat himbauan kepada Bapaslon dan KPU.

Ia menjelaskan 6 himbauan Bawaslu sesuai SE Bawaslu RI nomor SS-0553/K.BAWASLU/PM.00.00/09/2020. Pertama, memastikan seluruh persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan untuk menghindari potensi sengketa. Kedua, melaksanakan protokol kesehatan dan PSBB selama pelaksanaan rangkaian penetapan Paslon.

Ketiga, selama penetapan Paslon dan pengundian nomor urut agar memperhatikan pembatasan jumlah orang yang ikut ke dalam ruangan. Keempat, tidak melibatkan pihak yang dilarang seperti ASN, TNI/ Polri, dan tidak menggunakan fasilitas negara.

Kelima, menjamin kondusivitas keamanan dan ketertiban selama penetapan dan pengundian nomor urut. Keenam, Bawaslu menyampaikan surat pencegahan agar mematuhi dan tidak melanggar aturan protokol kesehatan dan tidak melibatkan massa selama penetapan dan pengundian nomor urut. (IZ)