Persiapan pengawasan pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Kota

Bandung – Dalam rangka persiapan pengawasan pelaksanaan Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Kota, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Teknis bagi panwas Kabupaten kota, di Aula Bawaslu Provinsi Jawa Barat. (21/2/2017).   

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Drs. Harminus Koto dalam pemaparannya menjelaskan bahwa Agenda ini diselenggarakan sebagai bentuk pembinaan kesiapan jajarannya di tingkat kabupaten kota dalam melaksanakan pengawasan pada proses pleno rekapitulasi hasil penghitungan surat suara, yang akan diselengarakan oleh KPU di masing-masing kabupaten kota.

“Proses pleno nanti merupakan tahapan puncak dari pelaksanaan tahapan-tahapan sebelumnya pada penyelenggaraan pemilu, begitu pula dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah.” ungkapnya.

Penting bagi pengawas pemilihan untuk mempersiapkan kerangka evaluasi atas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tersebut. Terutama terkait hal-hal yang menjadi permasalahan pada setiap tahapan-tahapan sebelumnya. Sehingga masyarakat dapat lebih jelas mengetahui kualitas penyelenggaran pemilihan kepala daerah di tiga kabupaten kota tersebut, tegas Harminus Koto.

Sementara Koordiv Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Barat H.M Wasikin Marzuki menekankan agar hasil analisa melalui alat kerja pengawasan dapat menjadi barometer hasil pengawasan.

“Melalui hasil pengawasan dan analisa berbasis alat kerja yang telah dimiliki pengawas, diharapkan hasil pengawasan pada setiap tahapan menjadi terukur, sehingga dapat mendukung terwujudnya pemilihan kepala daerah yang berkualitas.” Kata Wasikin.

Adapun pencegahan yang telah dilaksanakan baik yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jawa Barat maupun Kabupaten Kota yang menyelenggarakan pilkada, diharapkan dapat mengurangi jumlah indikasi tindak pelanggaran, pungkas Wasikin.

Sementara itu Koordiv Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Barat H. Yusup Kurnia, mengingatkan agar panwas kabupaten kota melakukan kajian yang komperehesif, terkait hal-hal substantif yang akan di rekomendasikan kepada KPU.

“Dengan berkaca pada beberapa persoalan, hasil temuan pengawasan dan laporan yang terjadi pada pasca pungut hitung hingga proses rekap di setiap tingkatannya. Kita bedah kembali, dan kita kaji apa langkah-langkah yang harus kita lakukan,” jelas Yusup 

Kemudian terkait tindaklanjut laporan yang masih dalam proses agar segera diselesaikan, sehingga tidak menjadi permasalahan baru yang berimbas kepada lembaga panwas itu sendiri.

“Kewenangan ada di Panwas Kabupaten/kota, kasus yang ditangani agar tidak ada yang menggantung. Kita tidak mengenal pencabutan Laporan kasus apalagi kasus pidana. Yang ada aturan itu, disengketa sehingga harus ada alasan hukum untuk menjawab kejelasan proses tersebut.” Kata Yusup.