Petakan Rencana Strategis Pengawasan di Masa Pandemi, Zaki: Pengawasan Harus Konsekuen

Bandung (16/6)--- Pada Rapat Daring Pemetaan Rencana Straregis Pengawasan Pada Masa Pandemi Covid 19 bersama 8 kabupaten/ kota yang melaksanakan Pilkada, Zaki Hilmi menegaskan bahwa pengawasan harus dilakukan secara konsekuen (15/6/2020).

Ia menyampaikan bahwa selama sosial distancing dan phsical distancing dipenuhi, Verfak mesti dilaksanakan secara optimal.

Untuk menjaga kualitas hasil pengawasan Verfak di era new normal, Koordinator divisi pengawasan Bawaslu Jabar tersebut menjelaskan daftar inventarisasi masalah (DIM), fokus pengawasan, dan strategi pengawasan.

Berdasarkan highlight prsoalan krusial di 8 Kab/ kota yang melaksanakan Pilkada, Zaki memfokuskan pengawasan pada 4 hal. Pertama, pengawasan difokuskan pada pengawasan netralitas ASN dan politisasi bansos. 

Kedua, pada verifikasi dukungan, PKD dengan keterbatasan SDM difokuskan untuk melakukan uji sampling 10 persen dari dukungan per kecamatan. 

Ketiga, menindaklanjuti tanggapan dan masukan di masyarakat. “PKD bisa menerima aduan dan memberikan rekomendasi ke PPS soal perbaikan data yang bersifat korektif manakala ada pemilih yang merasa tidak memberikan dukungan namun namanya dicatut,” tegas Zaki. Ia melanjutkan bahwa koreksi harus dilakukan secepatnya sebelum masa rekap di kecamatan. 

Terakhir, Bawaslu memastikan tidak terjadi politik transaksional dalam pengawasan Verfak. “Calon perseorangan tidak memberi imbalan kepada petugas, jangan sampai ada konspirasi di antara PPS, dengan PKD,” katanya.

Pria yang pernah menjadi Ketua KPU Kab. Bekasi tersebut memaparkan strategi pengawasan yang perlu dilakukan. Pertama, perlu dilakukan penguatan SDM. Kedua, membuka ruang aduan baik di kantor maupun secara virtual. 

Ketiga, pemetaan daerah blank spot untuk antisiapsi Verfak daring. Keempat, pemetaan zona Covid-19. Kelima, melakukan langkah hukum jika akses data dukungan sebagai hak Bawaslu tidak diberikan.

Selain Zaki Hilmi, para pimpinan Bawaslu Jabar lainnya dan Kasek Bawaslu Jabar hadir memberikan arahan, yakni Abdullah, H. Wasikin Marzuki, Yulianto, Lolly Suhenty, serta Eliazar Barus. 

Beberapa strategi lainnya yang disampaikan meliputi konsolidasi pengawasan dan koordinasi intensif melibatkan seluruh kekuatan antar level, mendesain pengawasan money politic di masa pandemi, patroli pengawasan, pelibatan kader SKPP untuk melakukan pengawasan partisipatif, investigasi temuan hasil pengawasan, dan update mempublikasi kerja-kerja pengawasan melalui protokol kesehatan.

Meutup acara, Zaki Hilmi berpesan agar Bawaslu jangan sampai menjadikan covid sebagai musibah dalam melakukan kerja pengawasan. “Kita tidak boleh lunak, kalah dengan keadaan,” pungkasnya. (IZ)