Politik uang merupakan ancaman untuk melahirkan kepemimpinan yang bersih. Perlu strategi, dibentuklah Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) agar pesan kehati-hatian ini digaungkan lebih massif. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Abdullah Dahlan mengatakan bahwa pembinaan SKPP merupakan satu dari sekian banyak upaya Bawaslu mengawal Pemilu. Apalagi dalam waktu dekat ini Pemilu akan kembali digelar yang tahapan sudah mulai dilakukan di awal tahun mendatang.
“Peserta SKPP di Provinsi Jawa Barat paling banyak di Indonesia. Ini semangat baru untuk memberikan dampak besar bagi Pemilu Indonesia kedepan, khususnya menghentikan praktik politik uang” ujarnya di pelaksanaan SKPP Kabupaten Bekasi (24-26/8).
Butuh keberanian untuk menolak politik uang, juga ketenangan dalam proses melapor ke Bawaslu yang memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum. Bawaslu sendiri akan terus menciptakan komunitas erat untuk memperkuat senjata perjuangan melawan kesalahan-kesalahan dalam berdemokrasi.
“Selalu ada celah untuk praktik politik uang. Namun dengan perjuangan bersama, yakin sedikit demi sedikit budaya kotor ini akan terkikis” tegas mantan aktivis ICW itu.
Di kesempatan yang sama, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Eliazar Barus menegaskan bahwa demokrasi yang berkualitas ditentukan dengan proses demokrasi itu sendiri. Bersih dari politik uang ataupun tindakan lain yang tak kalah mencederai demokrasi seperti memasang Alat Peraga Kampanye (APK) diluar ketentuan, keterlibatan ASN dan anak kecil, hingga kampanye hitam yang mengandung unsur SARA.
Maka para peserta SKPP diharapkannya dapat menjadi pasukan Bawaslu yang penuh kerelawanan. Memberikan perannya dalam menggeser proses demokrasi ke arah yang lebih jujur, adil, dan penuh kedamaian.
“Jangan berhenti sampai disini, setelah pendidikan dan pelatihan kader SKPP bisa berkembang lebih besar. Menjadi pasukan pengawas yang aktif mengawal Pemilu di setiap tahapan,” ujar Bang Eli. (She)