Rapat Kerja Kesekretariatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Bandung - Bawaslu Propinsi Jawa Barat melaksanakan Rapat Kerja Kesekretariatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bagi Panwaslu Kabupaten/Kota guna mewujudkan lembaga pengawas pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas, komitmen dan akuntabilitas serta mampu mencapai tujuan baik secara kinerja maupun secara kewenangan. Kegiatan tersebut diadakan pada Hari Seni, 31 Oktober 2016 di Kantor Bawaslu Jawa Barat, Jalan Turangga 25 Kota Bandung.

 

Pimpinan Bawaslu Jawa Barat, H. Yusup Kurnia, S.IP dalam sambutannya menyampaikan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah di lembaga pengawas pemilu khususnya di Panwaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Jawa Barat dibuat supaya sistem yang terpadu dan tidak parsial. Dari mulai input, proses dan output menjadi tolak ukur keberhasilan organisasi.

 

" Maka guna mencapai tujuan organisasi kita perlu melakukan proses manajemen resiko dengan sistem yang ideal tidak terkotak-kotak, antara perencanaan program dan anggaran dengan output dan ealuasi yang merupakan satu kesatuan sistem," Jelas Yusup

 

"Pada saat kampanye sudah dimulai, posisi kita pengawasan itu bukan hanya melihat diluar arena, tetapi memastikan bahwa semua tahapan terlaksana sesuai dengan regulasi peraturan perundang-undangan. Kerja pengawasan lebih dimudahkan dengan memetakan semua proses tahapan yang sudah diatur dalam peraturan KPU," Ujarnya.

 

Dalam kesempatan ini juga, Pimpinan Bawaslu Jawa Barat, Koordinator Pencegahan dan Hubungan antar Lembag, Drs. Wasikin Marzuki, menyampaikan bahwa setiap komisioner di Panwaslu Kabupaten/Kota agar saling bekerja sama dengan jajaran sekretariat agar persoalan yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab dalam bekerja dapat terselesaikan dengan baik.

 

"Dengan adanya sistem pengendalian intern pemerintah khususnya Lembaga Pengawas Pemilu di harapkan tercipta pola kerja yang tertata dengan baik sehingga memiliki nilai akuntabilitas dalam pengelolaan program dan penganggaran," Terang Wasikin.

 

Kepala Sekretariat Bawaslu Jawa Barat, Drs. Eliazar Barus, M.Si menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan lanjutan yang telah dilakukan oleh Bawaslu RI dalam upaya menciptakan sistem pengendalian intern pemerintah yang terintegrasi dan berjenjang di Lembaga pengawas Pemilu.

 

"Panwaslu dan Bawaslu Propinsi Jawa Barat sebagai instansi pemerintah yang memiliki fungsi dan kewenangan mengawasi jalannya pemilu, maka akan diminta pertanggungjawaban mengenai kinerja masing-masing panwas. sehingga agar tercipta pertanggungjawaban yang baik perlu sistem pengendalian internal pengelolaan kegiatan dan anggaran yang dijalankan," Tegas Eliazar 

 

"Dalam tahap awal, sistem pengendalian internal kita perlu memetakan dan menganalisis resiko yang mungkin terjadi terkait dengan pelaksanaaan tugas dan fungsi lenbaga pengawas pemilu ini sehingga setelah diketahui potensi resiko yang akan terjadi, kita dapat memetakan manajemen resiko dan pengendaliannya dengan harapan tujuan organisasi tercapai." Jelas Barus.

 

Hadir dalam rapat kerja tersebut Ketua dan Pimpinan Panwaslu Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada Tahun 2017 di Jawa Barat. disamping itu juga hadir Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota dan Jajaran Sekretariat Bawaslu Jawa Barat sebagai peserta kegiatan. (Wid)