Rekrutmen Pengawas Ad Hoc

Pertanyaan:

Saya berkeinginan untuk menjadi pengawas pemilu adhoc. Apa saja klasifikasi pengawas pemilu adhoc, syarat dan proses seleksinya?

Jawaban lengkap:

Klasifikasi Pengawas Pemilu Ad Hoc

Pengawas pemilu ad hoc ialah pengawas pemilu yang dibentuk sementara untuk mengawasi jalannya pemilu. Merujuk pada ketentuan UU Pemilu, pengawas pemilu ad hoc terdiri dari Panwaslu Kecamatan (“Panwascam”), Panwaslu Kelurahan/Desa (“PKD”), Panwaslu LN (“Panwas LN”), dan Pengawas TPS(“PTPS”).[1] Ke-empatnya dibentuk guna mengawasi pemilu sesuai dengan tempat kedudukannya. Panwascam di tngkat kecamatan, PKD di tingkat kelurahan/desa, PTPS di tingkat TPS, dan Panwas LN mengawasi pemilu di luar negeri di tepatnya dikantor perwakilan Republik Indonesia.[2]

Karena bersifat sementara, maka setelah tahapan pemilu usai, pengawas pemilu ad hoc pun kemudian dibubarkan. Panwascam, PKD, dan Panwas LN dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama Penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu selesai. Sementara PTPS dibentuk paling lambat 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.[3] Jumlah anggota pengawas adhoc berbeda di tiap tingkatannya, Panwascam dan Panwas LN berjumlah masing-masing 3 orang sementara PKD dan PTPS masing-masing berjumlah 1 orang.[4]

Syarat dan Proses Seleksi

Jika anda ingin menjadi pengawas pemilu ad hoc, maka terlebih dahulu mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh Bawaslu. Untuk menjadi anggota Panwascam akan diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, anggota PKD dan PTPS diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panwascam, dan anggota Panwaslu LN dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Bawaslu atas usul kepala perwakilan Republik Indonesia.[5] Terdapat berbagai syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi pengawas ad hoc, diantaranya:[6]

1. Panwascam, PKD, dan PTPS

1. Warga Negara Indonesia;
2. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
3. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. apabila terpilih bersedia mengundurkan diri dari organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum atau tidak;
5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
6. mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
7. memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
8. telah mengundurkan diri dari partai politik sedikitnya 5 tahun pada saat mendaftar.
1. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
10. mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar;
11. bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
50. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat
1000. bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
14. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.

2. Panwas LN

1. Warga Negara Indonesia;
2. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
3. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
5. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
6. berdomisili dalam wilayah kerja Panwaslu LN;
7. mampu secara jasmanai, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
8. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
1. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Setelah memenuhi syarat, maka selanjutnya ialah prroses seleksi yang dilakukan sesuai dengan tingkatannya. Untuk seleksi calon Panwascam, Bawaslu Kabupaten/Kota akan membentuk kelompok kerja yang akan menyeleksi berkas administrasi pendaftaran, menerima masukan dari masyarakat, seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi, tes wawancara, hingga terakhir ialah penetapan calon terpilih oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.[7] Untuk memilih PKD dan PTPS, seleksi dilakukan oleh Panwascam melalui seleksi administrasi, wawancara, meminta usulan nama calon dari tokoh masyarakat, tokoh adat, dan/atau tokoh pemuda di wilayah desa/kelurahan setempat, dan penetapan calon terpilih oleh Panwascam.[8] Sementara Panwas LN dilakukan melalui:pengusulan dari kepala perwakilan Republik Indonesia sebelum akhirnya ditetapkan oleh keputusan Bawaslu.[9]

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. (FF)

Sumber:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.