Sentra Gakkumdu Jabar Pastikan Kesiapan Penanganan Tindak Pidana Pemilihan

Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Bawaslu Provinsi Jawa Barat. (Foto:Humas Bawaslu Jabar)

Bandung (30/6) --   Tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota Tahun 2020 dimulai kembali, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Jawa Barat selenggarakan rapat koordinasi penyusunan program kerja, Selasa, 30 Juni 2020.

Acara tersebut digelar di  kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, dihadiri ketiga unsur Sentra Gakkumdu, yakni Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Penyusunan program kerja dilakukan untuk merumuskan pola, arah dan menyamakan pemahaman dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan.   

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Abdullah menyatakan pemilihan kepala daerah saat ini tengah memasuki tahapan verifikasi faktual yang sangat berpotensi adanya pelanggaran seperti memanipulasi data. 

“Potensi dugaan tindak pidana tentunya terjadi juga pada tahapan-tahapan lain seperti tahapan pencocokan dan penelitian, kampanye, masa tenang, pungut hitung, hingga rekapitulasi suara. Terkhusus pada masa pandemi ini, terbuka potensi bantuan sosial uang dijadikan alat politik. Ini menjadi unfair dalam kontestasi dan publik sudah melihat ini,” terangnya.

Karenanya, pengaktifan Sentra Gakkumdu Provinsi Jawa Barat menjadi hal yang sangat mendesak untuk menjawab masalah-masalah pelanggaran tindak pidana pemilihan. Pasca diaktifkan kembali, Sentra Gakkumdu Provinsi Jawa Barat akan lebih memaksimalkan tugas supervisi dan pembinaan ke 8 kabupaten/kota yang menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota se-Provinsi Jawa Barat.

Untuk memastikan kesiapan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan, unsur Kepolisian Daerah Jawa Barat menegaskan telah melakukan koordinasi dengan 4 kabupaten/kota untuk memastikan kesiapan dilanjutkannya kembali tahapan pemilihan.  

“Pada kondisi saat ini Gakkumdu harus sudah siap karena akan banyak penanganan pelanggaran pemilihan. Salah satunya, beberapa waktu lalu terdapat  peristiwa keributan di kantor KPU Kabupaten Indramayu yang berakhir perusakan kaca dan fasilitas kantor. Kepolisian Daerah Jawa Barat telah terjun langsung dan memantau prosesnya yang telah berkahir pada mediasi para pihak,” ungkap anggota Polda Jawa Barat, Mochammad Rifai. 

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Suharso, mengajak untuk berkaca pada penanganan tindak pidana pemilihan tahun 2015 hingga 2018 yang lalu. Terdapat  perbedaan tafsir atas substansi hukum dalam peraturan perundang-undangan pemilihan sehingga diharapkan catatan tersebut tidak terulang kembali. 

Oleh karena itu, pihaknya mengajak seluruh tim Sentra Gakkumdu harus sepaham dan memiliki persepsi yang sama atas hal-hal krusial untuk kemudian diturunkan ke kabupaten/kota. 

Hal senada disampaikan oleh Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran, Sutarno. Beberapa isu krusial untuk memaksimalkan kinerja Sentra Gakkumdu Provinsi Jawa Barat diantaranya mendorong adanya penyamaan pemahaman dan pola kerja di antara ketiga unsur dalam Gakkumdu. 

Ia pun menghimbau untuk melakukan optimalisasi masa kerja Sentra Gakkumdu yang dipotong dari semula 9 bulan menjadi 7 bulan akibat terdampak Covid-19. “Kita berupaya memaksimalkan supervisi dan pembinaan kepada Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota," pungkasnya. (IZ)