SPBE, Buat Penegakan Keadilan Pemilu Lebih Mudah

Pasca diluncurkannya Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Bawaslu Provinsi Jawa Barat menggelar sosialisasi bagi Bawaslu Kabupaten/Kota (25/1) se-Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana diketahui, regulasi menyangkut SPBE ini merupakan buah dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk menjawab tuntutan perkembangan jaman yang sangat berorientasi pada sistem online. Supaya nantinya data nasional termasuk yang menyangkut hasil pengawasan pemilu terintegrasi sehingga aksesibilitasnya lebih mudah. 

Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat yg membawahi Divisi Hukum, Data dan Informasi, Yusuf Kurnia menyebutkan jika SPBE memiliki dua makna bagi Bawaslu.  Pertama,  SPBE sebagai cerminan mewujudkan good governance yang berbasis prinsip transparansi dan akuntabel. Sedangkan yg kedua,  SPBE merupakan transformasi metode kerja Bawaslu dari manual ke digital sehingga memiliki jangkauan lebih luas. Dengan begitu, akses publik untuk berpartisipasi dalam monitoring proses elektoral bahkan berkontribusi dalam penegakan keadilan pemilu menjadi lebih mudah. "SPBE menempatkan teknologi untuk electoral justice. Karena melalui SPBE, kerja Bawaslu sesuai tugas kewenangan terpublikasikan ke masyarakat luas baik kerja pengawasan, pencegahan, maupun penegakan hukum pemilu" papar Yusuf. 

Dalam tata kelola Bawaslu, SPBE memiliki dua layanan yakni layanan internal dan layanan publik. Layanan internal dimana perencanaan, kepegawaian juga pengarsipan dilakukan secara digital. Layanan publik menyangkut aplikasi tugas kewenangan Bawaslu. Sebut saja, Sistem Informasi Pelanggaran Pemilu (SIGARU), Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). 

Di sisi lain, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada Divisi Humas, Lolly Suhenty menilai payung hukum terbaru itu sebagai tantangan yang penting diimbangi kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola data informasi itu sendiri. Bahwa sejauh mana pengetahuan terkait data dan informasi yang masuk dalam kategori dikecualikan, kemudian bagaimana kemahirannya dalam mengelola aplikasi. 

"Jangan sampai SDMnya justeru tidak mampu mengimbangi program yang sudah didesain sedemikian rupa alias gagap teknologi" ujar Lolly berseloroh. 

Menurut Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat selaku Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Zaki Hilmi, langkah mempersiapkan kemampuan SDM bisa memanfaatkan kerjasama bersama Institute Teknologi Bandung (ITB) yang baru-baru ini dilakukan. "Kerjasama Bawaslu Jawa Barat dengan ITB dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kapasitas di bidang teknologi informasi" terang Zaki. 

Sementara itu Kepala Bagian Humas, Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Angga N Nugraha menghimbau agar 27 Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mulai menginventarisir paling tidak data-data sejak Pilkada 2018 silam. Tidak lupa dipastikan kembali sisi originalitas, autentifikasi, dan keabsahannya. Sehingga menjadi lebih siap secara kebutuhan data. Kemudian, ia juga menyinggung soal infrastruktur aplikasi itu sendiri. Kebutuhan di lapangan seperti penguatan bandwitch menjadi bahan masukan dan evaluasi internal. "Ibarat sedia payung sebelum hujan, kita persiapkan diri sedini mungkin dalam pelaksanaan shifting metode konvensional menjadi digital" tutup Angga. (She)