Tiga Bawaslu Kabupaten Menuju WBK

Dokumentasi Humas Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Menjadikan suatu lembaga berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) merupakan tantangan yang patut dibuktikan, dijawab dan dilaksanakan. Beruntung dari 27 Bawaslu Kab/Kota, 3 diantaranya Bawaslu Kabupaten Bandung, Cianjur dan Tasikmalaya diberikan kesempatan untuk mengikuti tantangan tersebut yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Abdullah Dahlan beserta jajarannya langsung melakukan monitoring, evaluasi serta pendampingan zona integritas terhadap ketiga Bawaslu Kab/Kota itu agar segera menyusun langkah kerja. Karena menuju zona integritas banyak hal yang perlu disiapkan. Yang pertama, membangun atau menata suatu sistem hingga pada rencana aksi dan kendali kontrolnya.

“Perlahan, ayo bersama kita tata sistem Bawaslu. Misalnya, cash system dengan aspek kebaharuan” ujar Bang Dul.

Selain menata sistem yang sudah sebagian berjalan, Bawaslu juga dituntut untuk memiliki sejuta ide dan gagasan sehingga tampil beda jika dibandingkan dengan lembaga lain. Ia berharap kedua daerah tersebut nantinya dapat menjadi percontohan bagi Bawaslu Kab/Kota lain atau bahkan lembaga penyelenggara Pemilu lain.

“Hal ini penting untuk menjadi kredit point dalam assessment kriteria Zona Integritas,” paparnya.

Sementara itu Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Eliazar Barus mengingatkan bahwa predikat WBK sama dengan trust atau kepercayaan terhadap suatu lembaga. Maka membangun kepercayaan ini menjadi tanggungjawab bersama, dimana Komisioner maupun Kepala Sekretariat beserta jajarannya saling menopang, komitmen dan konsisten membangun lembaga.

“Semoga kita terus komitmen dan konsisten dalam membangun lembaga,” ucap Bang Eli sapaan akrabnya.

Predikat WBK yang sudah terlebih dahulu didapatkan Bawaslu Provinsi Jawa Barat tidak akan menghentikannya untuk terus menanamkan spirit anti korupsi di lembaga yang telah ia pimpin hampir dua periode lamanya. Ia pun menaruh target agar kedepan tak lagi mendapat gelar WBK melainkan naik menjadi predikat  Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). “Budaya anti korupsi harus terus terbangun dalam setiap inovasi program dan tata kelola lembaga agar predikat Bawaslu naik menjadi WBBM,” katanya sambil tersenyum.

Kepala Sub-Koordinator Divisi Organisasi dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi Bawaslu RI, Abdul Rahman Mansyur yang turut melakukan monitoring, evaluasi serta pendampingan mengatakan penting bagi ketiga Bawaslu Kab/Kota terpilih untuk mengikuti jejak kesuksesan Bawaslu Provinsi maupun lembaga lain agar berhasil mendapatkan predikat WBK. 

Pada kegiatan tersebut hadir pula Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Wasikin Marzuki. (She)