Ukur Kualitas Pilkada, Bawaslu Lakukan Riset

Rapat Pendampingan Penulisan Riset Evaluasi Pilkada Serentak 2015-2020. (Foto:Humas Bawaslu Jabar)

Bawaslu Provinsi Jawa Barat terus merumuskan riset sebagai rekomendasi kebijakan (policy paper) sisi teknis dan strategis demi lahirnya Pilkada yang lebih maju di masa mendatang. Riset ini memuat sejumlah analisa kritis dan reflektif atas tahapan krusial Pilkada 2015-2020 baik capaian maupun kelemahan. Berdasarkan Rapat Pendampingan Penulisan Riset Evaluasi Pilkada Serentak 2015-2020 Provinsi Jawa Barat Sesi I via daring, ada tiga kluster yang berkaitan erat dengan peran-peran utama Bawaslu yakni pengawasan, pencegahan dan penanganan pelanggaran. 
Dilema Bawaslu pada ketiga peran tersebut diungkap satu per satu, mulai dari partisipasi pemilih, pengawasan dukungan calon perseorangan, penanganan politik uang, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), SARA, hoax dan ujaran kebencian, Pemungutan Suara Ulang (PSU) sampai Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU). Potret dinamika politik sendiri di setiap daerah berbeda-beda. Misalnya, di Kabupaten Ciamis dan Kota Tasikmalaya dugaan pelanggaran money politic berbasis ekonomi politik. Local strong man yang sebagian berprofesi ASN erat kaitannya dengan jaringan laba-laba di masyarakat untuk memenangkan seseorang. Kemudian jabatan publik dan proyek pribadi menjadi kompensasinya.

Expert PIC Bawaslu Wilayah Jawa Barat, Auguz Meelaz menilai hal tersebut sebagai hal menarik selaras dengan kerangka konsep dan teori yang ada. Bawaslu hanya perlu mencari data peristiwa paling konkrit untuk ditemukan interpretasi kontinyuitasnya. “Supaya bisa ditemukan proyeksi apakah aktor ini akan bermain kembali pada Pilkada 2020,” ujar August.
Mengomentari istilah teoritik local strong man, Kasubag APP I Bawaslu RI menyarankan agar istilah local strong man tidak dicantumkan langsung sebagai judul atau justeru diganti dengan istilah yang lebih membumi di daerah. Karena pada konsep ini, tidak semua pihak langsung menangkap maksudnya. Sosok local strong man mempunyai kemampuan mempengaruhi orang bahkan memiliki pengikut, dengan pengaruh yang cukup besar itu sangat minim kemungkinan didukung pula oleh kekuatan uang. “Fenomena di Kabupaten Ciamis dan Kota Tasikmalaya perlu dipastikan kembali apakah hanya menggunakan pengaruhnya saja atau berikut uang,” ucap Eko.

Selain itu, maraknya SARA, hoax dan ujaran kebencian yang berbuntut pada saling lapor juga menjadi opsi penelitian Bawaslu. Untuk memahami sejauh mana pemahaman masyarakat terkait berita hoax. Karena fakta di lapangan terdapat calon atau simpatisan partainya yang tidak memahami hoax kemudian disangkakan pidana pemilu. Menurut Auguz Melaz, dampak situasi demokrasinya harus muncul seketika isu SARA menyeruak. Ditanggapi lebih jauh, TA Bawaslu RI, Masykurudin Hafidz menegaskan agar pada riset ini peran Pengawas Pemilu muncul. Hal ini tentu perlu didukung oleh kekuatan data atas objek penelitian khususnya yang sampai pada level penanganan pelanggaran. “Tegaskan peran Bawaslu terhadap kasus politik transaksional, didukung dengan data, dokumen,” tegas pria yang kerap disapa Cak Masykur itu.

Koordinator Divisi (Kordiv) Humas dan Hubal Bawaslu Provinsi Jawa Barat memaparkan bahwa sedikitnya masuk 37 abstraksi yang ketika dicari irisannya mengerucut menjadi 25 judul abstraksi. Harapannya seluruh abstraksi tersebut menjadi 25 artikel dengan 10 judul.
Ia pun menyatakan akan segera melakukan pertemuan pendahuluan atas riset tersebut. "Hal ini juga berkenaan dengan pembagian tugas menulis," papar Teh Lolly. (SN)