Bandung (15/1)--- Zaki Hilmi, Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat pimpin rapat penyusunan laporan akhir hasil pengawasan pada Pemilihan Serentak 2020 secara daring bersama Koordiv Pengawasan dan Hubungan antar lembaga (PHL) Bawaslu Kab/ Kota yang laksanakan pemilihan Serentak 2020.
Zaki menekankan laporan akhir pengawasan "Tidak garing, ada dagingnya." Tidak hanya bicara akhir pengawasan, misalnya rekomendasi, tapi disampaikan secara historis, harus disampaikan secara historis menjadi satu kesatuan yang utuh.
Menurut Zaki, penyusunan laporan akhir hasil pengawasan ini penyusunannya harus kuat dalam konten, narasinya utuh, secara histori tersambung sama lain menjadi satu kesatuan yang utuh, mulai dari pencegahan, aktivitas pengawasan, hasil pengawasan, rekomendasi dan evaluasi pengawasan.
"Bagaimana narasi yang disajikan tersambung satu sama lain, hindarkan pengutipan regulasi, jangan sampai lebih banyak menyadur, tapi harus perbanyak fungsi pencegahan dan pengawasan kita dalam rangka memperkuat demokrasi," terangnya.
Di hadapan Bawaslu Kab/ Kota yang laksanakan pemilihan, Koordiv. Pengawasn pun berikan arahan agar isinya dibuat efektif, bahasanya renyah, memuat infografis sehingga mudah dan menarik dibaca, dan tentunya dibukukan, baik dalam bentuk buku cetak maupun buku digital.
Selain pastikan kualitas konten, rapat ini juga untuk memastikan penyusunan laporan akhir pengawasan Pemilihan 2020 tepat waktu, yakni harus dilaporkan ke Bawaslu RI sebelum 31 Januari 2021.
Hingga saat ini, Bawaslu kab/ kota sedang berprogres penyusunan laporan secara variatif, dari 50 % hingga 90%. Prosesnya Panwaslu Kecamatan membuat laporan akhir pengawasan, dikompilasi dan dibuat analisis pengawasan mulai kerawanan tahapan, rencana pengawasan, aktivitas pengawasan, hasil pengawasan, dinamika pengawasan, serta evaluasi pengawasan.
Begitu juga Bawaslu Provinsi Jawa Barat meskipun tidak melaksanakan Pemilihan Serentak, namun tetap menyusun laporan akhir sebagai pertanggungjawaban kepada publik. Rencananya, pekan depan akan dilakukan evaluasi penyusunan laporan baik kabupaten/ kota maupun provinsi agar kualitasnya baik, baik kualitas konten, data, redaksi, hingga packaging sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas kera pengawasan.
"Kita menyampaikan ke publik bahwa kita telah optimal menjaga dan mengawasi pilkada 2020 secara baik, dan menunjukkan komitmen bahwa kita bersungguh sungguh mengawasi Pilkada sampai di titik akhir," pungkas Zaki Hilmi.(IZ)